Keprisatu.com – Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) Nahdlatul Ulama (NU) Provinsi Kepri, Umar Faruq meminta pemerintah tegas dalam menyikapi corona virus disease 2019 (covid-19). Jika pemerintah mau lock down, semua harus lock down.
“Jangan keimanan masyarakat mau salat berjamaah di masjid di-lockdown. Atau tempat-tempat ibadah lainnya di-lockdown. Sementara pusat-pusat keramaian yang berpotensi menyebar covid-19 seperti pasar, mal, dan lainnya tidak di-lock down,” ujar Umar.
Menurut Umar, pemerintah harus bijak dalam menangani segala kondisi prinsip di masyarakat. Ia cenderung berpendapat, ibadah tak bisa diotak-atik. Sehingga, keputusan yang diputuskan pemerintah, harus mendahulukan kepentingan dan kemaslahatan umat.
“Agar tidak terjadi disharmonisasi atau kecemburuan sosial di kalangan masyarakat bawah,” ujar Umar.
Disharmonisasi atau kecemburuan sosial yang dimaksudkan Umar, jika lockdown tempat ibadah mengacu pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), mestinya lockdown tempat-tempat keramaian lainnya seperti pasar dan mal juga mengacu pada organisasi yang menaungi tempat keramaian tersebut.
“MUI itu sama dengan asosiasi perkumpulan ulama. MUI bukan bagian dari pemerintah. Jadi, pemerintah tak mesti tunduk pada fatwa MUI. Ya, kalau pemerintah mau longgar tempat keramaian, longgarkan sekalian juga tempat ibadah. Itu namanya ketegasan yang bijak sana dan bijak di sini,” ujar Umar.
Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemko) Batam bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) sepakat meniadakan salat Idul Fitri di masjid, musala, atau lapangan. Umat muslim tetap bisa melakukan salat Idul Fitri di rumah masing-masing. Kesepakatan ini, hasil rapat di Dataran Engku Putri, Jumat (15/5/2020).
Keputusan ini dibuat karena kondisi Batam yang masih masuk kategori zona merah. Yaitu masih ada penambahan kasus covid-19.(*)
