SEBUAH diskusi terjadi siang itu. Di Pulau Dompak. Tepatnya di ruang tamu Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Diskusi berlangsung hangat dan penuh keakraban. Canda dan tawa terdengar memenuhi ruangan.
Ketua DPRD Kepri, H. Iman Sutiawan, SE, M.M. kerap menyelipkan humor. Meski campuran Sunda-Melayu, Iman anak kelahiran Pulau Kasu, Belakangpadang, Batam. Logat melayunya lebih kental dari Sunda.
Hadir di samping Iman, Plt. Sekwan Ika Hasilah dan Isnaini Bayu Wibowo, Kabag Umum dan Kehumasan.
Senin (20/10/2025) itu, Sang Ketua Iman berdiskusi dengan tamu dari Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepri. Dihadiri Ketua PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Provinsi Kepri Saibansah Dardani, Ketua Dewan Penasehat Marganas Nainggolan, Ketua Dewan Kehormatan Parna Simarmata, Ketua Dewan Pakar Ramon Damora, Wakil Ketua PWI Arham serta pengurus lainnya.
“Sebenarnya pertemuan bisa saja di Batam. Namun Dompak (pulau kantor DPRD Kepri bertempat, red) perlu kawan-kawan lihat langsung. Biar pengurus PWI Kepri merasakan gelombang laut,” tutur Iman sembari melempar senyum.
Ide-ide mengalir dari pengurus PWI Kepri. Iman menampung dan menanggapi usul saran dan pertanyaan satu per satu.
Kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) belum bisa mengimbangi penurunan TKD. APBD 2026 bakal anjlok signifikan ke angka Rp 3,2 triliun.
Era pengurangan TKD akan membuat Kepri sulit untuk mencapai APBD di atas Rp 4 triliun. Meskipun beberapa periode sebenarnya angka itu sudah tercapai dan bukan mustahil bagi Kepri.
Tak Mau Dianggap Tidur-Tidur
Kondisi ruang fiskal menyempit cukup ironis bagi Kepri. Selama ini Kepri terkenal sebagai ‘Lumbung Potensi’. Kepri mempunyai wilayah 96 persen lautan. Potensi sumber daya alam, terutama kemaritiman begitu besar. Namun potensi itu belum bisa terkelola dengan baik.
Menyinggung ‘Lumbung Potensi’ seketika wajah Iman Sutiawan berubah serius. Bagi Iman, masalah ini sedang menjadi fokusnya di DPRD Provins Kepri. Iman tidak ingin nanti masyarakat menganggapnya tidur-tidur. Hal itu merupakan kewajiban Sang Ketua untuk mencari solusi, agar potensi tersebut bukan sekadar catatan dalam angka.
Iman memaparkan banyak sekali potensi kemaritiman Kepri, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya hingga pariwisata bahari. Di sektor lain, juga ada berbagai jenis tambang seperti pasir kuarsa dan timah. Jika potensi tersebut tidak terangkut semua keluar Kepri, maka angkanya sangat besar untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat Kepri.
“Harapan kita sumber daya alam Kepri ya, tidak diangkut semua,” imbuh Iman.
Selama ini semua kekayaan alam tersebut mengalir jauh ke pusat. Sebagian Iman menyebutnya bocor. Kalau pun ada yang kenbali ke daerah, angkanya tidak signifikan. Tentu pengembalian merupakan bagian dari TKD yang berkurang itu.
Labuh Jangkar Solusi Jangka Pendek
Menurut pandangan Iman Sutiawan, dari ‘lumbung potensi’ Kepri, labuh jangkar bisa menjadi solusi jangka pendek. “Dari sumber daya alam kemaritiman yang begitu besar, sektor jasa labuh jangkar bisa kita andalkan dengan cepat. Kekayaan-kekayaan lain juga bisa, tapi masih butuh proses panjang,” papar Wakil Ketua HNSI Kota Batam 2010-2013 ini.
Itu sebabnya Sang Ketua Iman, sudah menyurati Kementerian Perhubungan. Sebab kementerian inilah yang mempunyai kewenangan untuk memberikan hak pengelolaan jasa labuh jangkar atau parkir ruang laut 0 – 12 mil dari garis pantai.
DPRD juga sudah menyurati DPR RI untuk mendorong pemberian hak pengelolaan jasa labuh jangkar kepada Provinsi Kepri. Sebab sejauh ini, secara administratif, pengelolaan tersebut masih memerlukan aturan bersama yang harus ditandatangani antara Menteri Perhubungan dan Gubernur Kepri sebagai landasan resmi untuk pelaksanaannya.
“Kuncinya sebenarnya adalah kolaborasi pengelolaan kemaritiman. Khususnya lagi sektor labuh jangkar, baru ini bisa terlaksana,” imbuh mantan Wakil Ketua DPRD Kota Batam ini.
Realisasi labuh jangkar mustahil akan terealisasi tanpa kolaborasi berbagai pihak. Disebutkan Iman, mulai dari daerah dan pusat, kolaborasi antara DPRD dan DPR RI, kolaborasi Pemda dan Kementerian Perhubungan, termasuk pengusaha dan Pemda sendiri.
“Kita mempunyai empat orang anggota DPR RI asal Kepri, yang bisa mendorong cepat terlaksana dan terealisasinya labuh jangkar di Kepri. Kita mengajak dan menyuratinya secara resmi,” ujar Iman.
Upaya kolaborasi untuk pelimpahan kewenangan Kementerian Perhubungan dalam pengelolaan labuh jangkar bertujuan agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepri dapat meningkat dari sektor ini. Dari kajian-kajian sebelumnya, baik dari kementerian maupun Pemprov Kepri, potensinya mencapai Rp 1,5 – Rp 3 triliun per tahun.
Potensi itu berasal dari enam titik utama labuh jangkar yang ada di Kepri, yaitu di Tanjungbalai Karimun, Pulau Nipah, Pulau Galang, Kabil, Tanjung Berakit, dan wilayah Batuampar serta Sekupang. (KS04)
