Keprisatu.com – Tiga Anggota DPRD Kabupaten Bintan, merespon keras terkait Pemberlakukan Pergerakan Kegiatan Masyarakat ( PPKM ) mikro dan Darurat di Kota Tanjungpinang, Kamis,15/7/2021.

Mereka  mengaku menerima aspirasi masyarakat Bintan khususnya Bintan Timur, terkait penyekatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang, di sungai Pulai KM 14 Tanjungpinang yang mewajibkan warga Bintan yang hendak menuju Tanjungpinang dari Bintan wajib swab antigen dengan biaya 150 ribu, dan tentu hal ini memberatkan warga.

Anggota DPRD Bintan Hasriawady alias Gentong, Tarmizi dan M.Toha menyambangi salah satu Posko PPKM yang berada di KM 14 Kabupaten Bintan. Di sana ada spanduk berlogo Pemerintah Kabupaten Bintan, dan pihak Nakes Kimia Farma.

Anggota DPRD Bintan , Hasriawady  sempat menanyakan kepada pihak kimia Farma terkait surat perintah atau izin. Namun para nakes  tidak bisa memperlihatkan buktinya surat perintah instansi terkait.

Lebih lanjut Hasriawady menuturkan ,sebenarnya yang darurat itu adalah zona hitam. Sementara warga Tanjungpinang yang hendak ke Bintan, itu yang semestinya lebih diwaspadai .

Ada juga petugas yang melakukan antigen setiap warga yang melintas harus melakukan antigen dengan membayar 150 ribu rupiah. “Hal ini sangat memberatkan bagi masyarakat,” ujar Tarmizi, anggota DPRD Bintan.

Kebijakan rapid antigen ini memberatkan sebagian masyarakat. Apalagi warga yang melakukan aktivitas usaha dengan melalui jalan tersebut seperti tukang ojek, taxi dan para pekerja kantor, sehingga hal ini sangat memberatkan bagi masyarakat.

“Adapun warga Tanjungpinang ke Bintan tidak ada diwajibkan antigen atau swab ,dan warga Tanjungpinang tidak ada diwajibkan antigen untuk memasuki wilayah Bintan,” kata Tarmizi.

“Warga Tanjungpinang bebas bolak balik ke Bintan ,seharusnya warga Bintan yang kuatir dengan masuknya warga Tanjungpinang ke Bintan, kerena warga Tanjungpinang ke Bintan kerena warga Tanjungpinang lebih banyak terpapar Covid -19 ,” ujarnya lagi.

Kedatangan tiga (3) Anggota DPRD Kabupaten Bintan, Hasriawady ,M. Toha dan Tarmizi dan Ketua Perppat Bentan dan anggotanya serta Ketua LAM Bentan.

Mereka meminta agar masalah antigen digratiskan atau ditiadakan atau dievaluasi kembali oleh pihak Pemko Tanjungpinang.

Tidak menutup kemungkinan apabila ini masih dilakukan antigen bagi warga Bintan masuk ke Tanjungpinang, “Maka masyarakat Bintan timur khususnya akan menutup atau melakukan penyekatan warga Tanjungpinang yang ingin Ke Bintan timur, dan apabila warga tidak bisa menunjukan surat antigen akan disuruh patah balik,” tutup Tarmizi.(Ks05).

Editor : Tedjo