Pjs Walikota Batam saat memberikan pemaparan dalam dialog interaktif antara Pemko Batam dengan Ormas.

Keprisatu.com – Pemerintah Kota Batam menggelar dialog interaktif bersama forum kemitraan Organisasi Masyarakat (Ormas) di Kantor Wali Kota Batam, Kamis (15/10). Kegiatan ini digelar untuk memberikan pemahaman terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56, 57 dan 58 Tahun 2017.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Batam, Riama Manurung, mengatakan maksud kegiatan tersebut untuk memberikan pemahaman dan persepsi aturan kepada ormas sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan tersebut. “Adapun tujuannya, meningkatnya pemahaman dan wawasan ormas, LSM, yayasan, paguyuban di Kota Batam terkait aturan yang dimaksud,”katanya.

Sementara itu, Pjs Wali Kota Batam, Syamsul Bahrum, menyebutkan seiring sosialiasasi Permendagri 56, 57 dan 58 tersebut, terdapat tiga hal utama hubungan masyarakat dan pemerintah, yakni kemitraan, pelaporan dan pengendalian. “Dalam arti, apa yang mereka (ormas) lakukan dan apa yang perlu kita perbaiki,” ujar dia.

Selain dihadiri ormas, LSM, yayasan maupun paguyuban, kegiatan ini juga dihadiri para camat. Namun, ada beberapa camat yang tidak hadir dalam kegiatan ini. “Kehadiran camat diperlukan karena mereka juga akan meneruskan ke tingkat lurah. Sehingga ormas di tingkat tersebut juga paham kedudukan dan fungsinya,” kata Syamsul.

Syamsul mengatakan, ormas harus menjadi bagian dalam pembangunan termasuk di dalamnya ikut andil meredam segala bentuk konflik yang dapat menghambat pembangunan. Kegiatan ini juga diadakan untuk membangun persamaan visi misi antara ormas-ormas dengan Pemko Batam, Pemerintah Provinsi Kepri maupun Pemerintah Indonesia pada umumnya.

“Kami berterima kasih pada ormas telah jadi Ciber Society. Mereka bagian dari shareholder dan stakeholder dalam pembangunan,” pungkasnya.(ks10)