Bintan, Keprisatu.com – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menggandeng Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) untuk memperkuat pengawasan laut, khususnya di kawasan timur Pulau Bintan yang dinilai rawan terhadap pencemaran dan pelanggaran aktivitas perairan.
Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, menegaskan bahwa Pokmaswas memiliki peran krusial dalam menjaga sumber daya kelautan dan perikanan. Oleh karena itu, kelompok ini disebut sebagai garda terdepan dalam menjaga kelestarian laut di wilayah tersebut.
BACA JUGA : Temui Wagub Nyanyang, INTI Siap Jadi Jembatan Investor Tiongkok Ke Kepri
“Pokmaswas ini menjadi bagian dari garda terdepan dalam menjaga laut yang ada di Provinsi Kepulauan Riau,” ujar Nyanyang saat membuka kegiatan Peningkatan Kapasitas Pokmaswas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Kawasan Konservasi Taman Wisata Perairan Timur Pulau Bintan, Senin (5/5/2025).
Menurut Nyanyang, keterlibatan masyarakat sangat diperlukan untuk pengawasan wilayah pesisir, mengingat luasnya perairan Kepri dan terbatasnya jangkauan instansi pemerintah. Ia menambahkan, sejumlah wilayah seperti timur, barat, dan utara Kepri menghadapi masalah yang berbeda-beda, mulai dari pencemaran hingga pelanggaran oleh kapal-kapal asing.
BACA JUGA : Perkuat Akses ke Destinasi Wisata, Gubernur Ansar Launching Angkutan Antar Moda KSPN di Kepri
“Salah satu yang sering terjadi di wilayah timur Bintan adalah tumpahan minyak dan limbah B3, terutama saat angin utara di bulan Oktober sampai Januari,” jelasnya.
Oleh karena itu, keberadaan Pokmaswas dinilai penting untuk membantu pemerintah dalam menangani masalah-masalah tersebut secara langsung di lapangan.
Di sisi lain, Program Manajer Perikanan dan Akuakultur dari Konservasi Indonesia (KI), Burhanuddin, menegaskan komitmen organisasinya dalam mendukung langkah pemerintah menjaga kawasan konservasi laut.
BACA JUGA: Usep RS Lantik Sri Rejeki sebagai Ketua KONI Kabupaten Karimun 2025 – 2029
Ia menyoroti posisi strategis Kepri sebagai beranda terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia, sehingga pengelolaan wilayah laut harus dilakukan secara serius dan kolaboratif.
“Ini salah satu wilayah strategis untuk konservasi. Karena itu, kolaborasi antara masyarakat, pemerintah daerah, lembaga riset, dan perguruan tinggi sudah seharusnya dijalankan,” ujar Burhanuddin.
 menggandeng Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) untuk memperkuat pengawasan laut, khususnya d){kind=link}