Pjs Gubernur Kepri, Bahtiar Baharuddin saat mengikuti acara Video Conference Kampanye Virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN dari Gedung Daerah, Tanjungpinang, Rabu (07/10).

Keprisatu.com – Guna mengawal netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kepri, Pjs Gubernur Kepri Bahtiar Baharuddin meminta peran masyarakat untuk ikut mengawasinya.

Kata Bahtiar, cara mengawasinya cukup gampang. Jika ada temuan pegawai ikut dalam pemenangan salah satu pasangan calon, maka segera laporkan ke aparat terkait, seperti Panwas, polisi, dan KPU.

Nanti laporan tersebut akan diteruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Berdasarkan laporan itu, KASN akan mengeluarkan rekomendasi yang akan disampaikan ke pemerintah setempat untuk ditindaklanjuti hukuman yang tepat bagi ASN yang melanggar netralitas.

”Jika ada ASN yang ketahuan tidak netral akan kita lakukan penindakan dengan segera. Sanksinya cukup jelas, baik dari hukuman disiplin tingkat rendah, sedang, dan berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri,” ujar Bahtiar saat mengikuti acara Video Conference Kampanye Virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN dari Gedung Daerah, Tanjungpinang, Rabu (07/10).

Untuk itu, kata Bahtiar, ASN harus menjaga integritas dan profesionalismenya dengan menjunjung netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan selama berlangsungnya pilkada.

“Kita sebagai ASN digaji dan dibiayai negara, menggunakan APBD ataupun APBN. Oleh karena itu, sebagai abdi negara wajib hukumnya bagi kita untuk netral,” ujarnya.

Tampak hadir di acara tersebut Sekdaprov TS Arif Fadillah, Kepala Badan Kesbangpollinmas Lamidi dan Inspektur Daerah Irmendes. Hadir juga Ketua KPU provinsi Kepulauan Riau Sriwati dan Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Muhammad Sjahri Papene.

Kampanye Virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN dibuka oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, juga dihadiri secara virtual oleh Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Ketua KPK RI Firli Bahrui, Ketua KASN Agus Pramusinto, beberapa pimpinan kementerian dan lembaga serta anggota KPU dan Bawaslu pusat.

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Bahtiar menyampaikan telah jelas bahwa Aparatur Sipil Negera (ASN) baik dalam pemilu maupun pilkada tetap memiliki hak politik untuk memilih, tapi tidak boleh mengekpresikannya di ruang publik karena terikat dan harus berpegang teguh pada sumpah jabatan, kode etik, dan harus mematuhi larangan dalam undang-undang apa yang boleh, dan tidak boleh dilakukan ASN dalam pilkada.

“ASN dalam pilkada harus netral. Tapi bukan berarti tidak boleh memilih. Silakan pilih, tapi nanti pada waktu pemilihan 09 Desember nanti di bilik suara. Di situlah nanti Anda kreasikan hak politiknya,” jelasnya.

Untuk menjaga netralitas itu, Pemprov Kepri sudah menerbitkan Imbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara. Imbauan bernomor 800/1363.1/BKPSDM-SET/2020 itu menindaklanjuti surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Nomor 444/K.Bawaslu-KR/PM.00.01/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 perihal Imbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan demi terciptanya Pilkada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, serta berintegritas, beretika, bermartabat.

Dalam surat imbauan itu juga menyebutkan soal sanksi untuk mereka yang tidak netral. Karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 5 bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud akan dijatuhi hukuman disiplin. Pada pasal 7 ayat (1) disebutkan tingkat hukuman disiplin terdiri dari, Hukuman disiplin ringan, Hukuman disiplin sedang hingga Hukuman Disiplin Berat. (ks 04)