Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri, Lagat Paroha Patar Siadari

Keprisatu.com – Pemerintah Propinsi Kepri  harus memastikan agar pekerja atau buruh di Kepri harus menerima haknya yaitu mendapatkan THR. Hal ini disampaikan Perwakilan Kantor Ombudsman Kepri, yang juga  meminta terbentuknya  posko Tunjangan Hari Raya (THR) untuk para pekerja atau buruh.

Kepala Perwakilan Ombudsman Kepri, Lagat Paroha Patar Siadari melalui siaran persnya, Selasa (13/4/2021) menjelaskan pemberian THR itu tidak ada pengecualian jenis pekerjaannya, tetapi untuk seluruh buruh yang telah berstatus permanen, kontrak kerja dan bersifat harian berhak mendapat THR dari perusahaan.

“Besaran THR ditentukan untuk pekerja yang telah bekerja minimal 1 tahun maka berhak
mendapatkan THR sebesar 1 bulan upah kerja yang terdiri dari gaji dan tunjangan,” bebernya.

Sementara itu, pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun maka THR nya dibagi 12 bulan dikalikan 1 bulan upah.  Tidak hanya itu, pekerja atau buruh harian juga harus mendapatkan THR sebanyak 1 bulan upah.

“Surat Edaran (SE) yang dikeluarkan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/6/HK.04/IV/2021 Tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan bagi pekerja buruh di perusahaan, maka Ombudsman Perwakilan Kepri mendorong Gubernur Kepri beserta Bupati dan Walikota agar membuka Posko Pelaksanaan THR tahun 2021,” jelasnya.

Kata dia, berdasarkan SE tersebut untuk mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR Keagamaan maka Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk melakukan penegakkan hukum sesuai dengan kewenangan terhadap pelanggaran pemberian THR Keagamaan tahun 2021dengan memperhatikan rekomendasi dari hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan.

“Membentuk pos komando elaksanaan THR Keagamaan Tahun 2021 dengan tetap memperhatikan prosedur protokol kesehatan pencegahan Covid-19.
Melaporkan data pelaksanaan THR Keagamaan tahun 2021 di perusahaan dan tindaklanjut yang telah dilakukan kepada Kementerian Ketenagakerjaan,” ungkapnya.

Lagat mengatakan, pemberian THR ini bersifat wajib dilakukan perusahaan kepada pekerja atau buruh paling lama 7 hari sebelum Hari Raya keagamaan.

Apabila menyatakan tidak mampu bayar maka perusahaan harus membuktikan ketidakmampuan untuk membayar THR secara tepat waktu kepada pekerja atau buruh, berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan.

“Laporan keuangan disampaikan pada Dinas Ketenagakerjaan untuk dilakukan pemeriksaan mendalami apakah alasan perusahaan dapat dibenarkan atau tidak,” ujarnya.

Untuk itu, pihaknya berharap posko THR segera dibentuk guna menyiapkan langkah-langkah mitigasi yang seharusnya dilakukan.

Diantaranya memantau dialog antara pihak perusahaan dan pekerja untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan dengan itikad baik.

“Pemerintah daerah harus memastikan hak THR ini diterima pekerja atau buruh sehingga akan berdampak positif dalam perekonomian masyarakat menghadapi Hari Raya tahun ini,” tegasnya.

Maka dari itu, kata dia, bagi pekerja atau buruh yang merasa pihak perusahaan tidak melaksanakan kewajiban ini maka segera melaporkan kepada Dinas Tenaga Kerja yang ada dan atau ke Ombudsman Kepulauan Riau dengan mengirimkan laporan ke : kepri@ombudsman.go.id atau wa ke : 08119813737. (KS03)

Editor : Tedjo