Keprisatu.com – Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian bersama KPK RI dan juga Bawaslu RI melaksanakan pembekalan Pilkada Berintergritas 2020 di Hotel Radisson Batam, Selasa (10/11). Pembekalan ini diikuti 4 provinsi terdiri dari Kepri, Lampung, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan juga Kalimantan Timur.
Pembekalan Pilkada Berintergritas 2020 diikuti pasangan calon (paslon) kepala daerah, baik tingkat provinsi maupun kota/kabupaten. Untuk di provinsi Kepri, kegiatan ini diikuti 18 paslon gubernur maupun wali kota dan bupati. Sedangkan untuk Provinsi Kaltim diikuti 40 paslon, Lampung sekitar 30 paslon dan juga NTT sekitar 31 paslon.
Mendagri, Tito Karnavian, mengatakan pertemuan ini sebelumnya sudah disepakati oleh Kemendagri, KPK, KPU dan Bawaslu RI. Kata dia, pertemuan ini juga dalam rangka mewujudkan Pilkada yang berintegritas sekaligus meningkatkan kualitas demokrasi.
“Kami membuat ini untuk seluruh provinsi tapi kami bagi dalam klaster. Untuk di Kepri, merupakan klaster kedua setelah Jakarta. Kali ini ada empat provinsi yang langsung dilaksanakan seperti Kaltim, NTT dan Lampung. Di luar Provinsi Kepri, kami menggunakan (aplikasi) zoom,” kata Tito.
Menurut Tito, poin yang terpenting dari pertemuan ini ialah evaluasi pelaksanaan pilkada. Kata dia, semua pasangan calon (paslon) wajib menaati aturan yang berlaku, khususnya penanganan protokol kesehatan (protkes).
“Kita laksanakan pilkada tanggal 9 Desember nanti, karena kita tidak bisa menjamin kapan selesainya pandemi Covid-19 ini,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa pilkada merupakan momentum bagi seluruh kepala daerah. Untuk itu, Tito menghimbau kepada masyarakat agar memilih calon kepala daerahnya yang perduli dengan pandemi Covid-19.
“Pilihlah calon kepala daerah yang memiliki konsep menangani Covid-19, kita akan tahu nantinya saat debat pilkada. Tidak hanya itu saja, bagaimana nantinya seorang kepala daerah juga bisa menangani dampak sosial ekonomi,” ujarnya.
Ketua KPK RI, Firli Bahuri, mengatakan kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pemilihan umum kepala daerah secara serentak. Kata dia, tahun 2020 ada sekitar 270 daerah yang melaksanakan pilkada secara serentak.
“Angka ini cukup besar dan tentunya menjadi perhatian bersama,” kata Firli.
Menurut Firlix ada beberapa hal yang menjadi perhatian bersama. Ia juga menyampaikan beberapa hal yang perlu disampaikan dalam kegiatan ini. Selain itu juga, diberi pemahaman terkait perkara yang ditangani KPK yang melibatkan kepala daerah dari 2004-2020.
“Ada 122 kepada daerah terlibat kasus korupsi. KPK harus melakukan pencegahan dan bangun seluruh pelaksanaan daerah tidak melibatkan diri pelaku korupsi. Kalau tidak ada korupsi, maka dipastikan pembangunan nasional berjalan, rencana yang disusun daerah berjalan dan pasti mendatangkan manfaat buat rakyatnya,” kata Firli.
Selain itu, banyaknya fakta terkait kepala daerah yang terlibat kasus korupsi, juga menjadi perhatian KPK sehubungan pendaan pilkada. “Untuk proses hukum calon kepala daerah, dalam kesempatan ini kami bedakan proses hukum dan proses politik. Untuk proses hukum diatur oleh UU terkait pemahaman hukum sendiri. Pilkada domainnya politik, rel politik dan hukum, tidak akan terganggu karena ada hukum, dan begitu juga sebaliknya. Silakan dua-duanya berjalan, pengalaman tersangkut proses hukum sesuai ketentuan. Bila terpilih, proses hukum dan pelantikannya, diberikan waktu berapa minggu. Bahkan, bisa saja, hari ini dilantik langsung di non aktifkan. Itu kewenangan Mendagri, KPK tidak sulit untuk itu,” tegasnya.(ks10)
Editor : Aini
