Keprisatu.com – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) bagi tenaga pendidik dan kependidikan Non-PNS di seluruh Indonesia. Bantuan itu diberikan Kemendikbud untuk membantu guru honorer yang tidak terdaftar didalam penerima bantuan BPJS Ketenagakerjaan maupun bantuan lainnya.
BSU ini merupakan bentuk apresiasi dan juga keprihatinan dari pemerintah untuk semua jasa guru-guru Non-PNS, di tengah krisis ekonomi dan kesehatan akibat pandemi Covid-19. Adapun jumlah besaran bantuan itu ialah sebesar Rp1,8 juta yang akan dibagikan sekali secara bertahap hingga akhir tahun 2020.
Kepala Dinas Pendidikan Karimun, Bakri Hasyim, mengatakan saat ini pihaknya tengah melakukan pendataan terhadap guru-guru yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan. “Sekarang lagi kita data. Sekarang kita belum tahu berapa jumlah guru di Karimun yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkannya,” kata Bakri, Rabu (18/11).
Bakri mengatakan, bantuan itu akan menyasar kepada guru-guru honorer yang belum mendapatkan bantuan BLT BPJS Ketenagakerjaan. “Jadi kita harus mendata dulu. Sekarang masih kita pelajari teknisnya. Guru yang telah mendapatkan bantuan itu (BLT BPJS Ketenagakerjaan), tidak bisa lagi mendapat bantuan ini,” katanya.
Bantuan secara terpusat itu akan menyasar sedikitnya 2.034.732 orang tenaga pendidik dan kependidikan antara lain terdiri dari 1,6 juta guru dan pendidik, 162.277 dosen dan 237.623 tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium dan tenaga administrasi.(ks12)
Editor : Aini
