Keprisatu.com – Gubernur Provinsi Kepulauan Riau H. Ansar Ahmad, SE, MM memastikan pejabat eselon II, III, dan IV yang dilantiknya pada Kamis (30/12/2021) tidak ada transaksi jabatan. Kalau ada termasuk yang di luar sistem, Gubernur Ansar mengaku siap melaporkannya ke penegak hukum.
Dia menegaskan tidak ada transaksi apapun di berbagai eselonisasi dan tidak ada jual beli jabatan. Pelantikan sebanyak 875 pegawai, guna memberikan kesempatan untuk bekerja dengan baik dan sukses.
”Dan kalau memang ada yang melakukan itu, bahkan orang di luar sistem laporkan kepada saya dan akan saya laporkan kepada penegak hukum,” tegas Gubernur Ansar.
Pelantikan pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemprov Kepri itu merupakan tuntutan organisasi Pemprov Kepri dalam menjaga integritas dan menjamin agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tetap dinamis, dalam menyusun para pejabat di berbagai tingkatannya.
“Kita telah berusaha semaksimal mungkin menempatkan saudara semuanya sesuai dengan latar belakang ilmu yang dipengalamani. Agar optimalisasi kinerja dapat kita capai dan bangun bersama,” tutur Gubernur Ansar saat melantik Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Gedung Daerah, Tanjungpinang, pada Kamis (30/12) petang.
Menurutnya, pelantikan tersebut telah memenuhi Peraturan Daerah (Perda) perubahan SOTK yang sudah disahkan, yang di dalamnya terkait dengan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Daerah. Sehingga secara keseluruhan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas harus dilantik.
”Karena Perda perubahan SOTK itu, terdapat beberapa perintah-perintah yang signifikan terutama perubahan SOTK lama dan beberapa SOTK baru,” ungkap Gubernur Ansar.
Gubernur mengharapkan pejabat yang baru dilantik segera menyesuaikan diri, prestasi-prestasi yang sudah diukir pimpinan yang sebelumnya agar dapat diselesaikan dan diteruskan serta dapat ditingkatkan lebih baik lagi.
“Dan saudara-saudara saat ini sudah diberikan amanah untuk memegang kepercayaan tugas di posisi masing-masing,” imbuh dia.
Ada Reward and Punishment
Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan akan mengevaluasi kinerja-kinerja pejabat yang baru dilantik sesuai dengan kewenangan dalam waktu tertentu. Seperti yang bekerja sungguh-sungguh dan mengukir prestasi yang baik, maka Pemprov Kepri akan memberikan reward yang baik pula.
“Bagi yang bekerja tanpa kesungguhan, maka kita akan memberikan punishment. Bahkan akan memberhentikan dan digantikan dengan pejabat yang lain,” terang Gubernur Ansar.
Oleh karena itu, Gubernur memastikan seharusnya satu OPD memiliki korelasi dan koordinasi tertentu, supaya bisa bekerja sama yang baik dengan kolerasi yang kuat serta harus dengan koordinasi yang baik.
“Maka, saya minta pelajari yang benar OPD yang mempunyai korelasi dan koordinasi dengan OPD yang lain. Sehingga kadangkala kebijakan-kebijakan yang mengalami keterlambatan karena lemahnya koordinasi,” kata Gubernur Ansar. (KS04)
 tidak ada transaksi jabatan. Kalau ada termasuk yang di luar sistem, Gubernur Ansar mengaku siap melaporkannya ke penegak hukum.){kind=link}