Keprisatu.com – Evaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Kepulauan Riau difokuskan pada percepatan capaian sekaligus . Pemerintah menargetkan program ini tidak hanya memenuhi kuantitas penerima, tetapi juga menjamin standar kesehatan pangan, keterlibatan ahli gizi, serta optimalisasi pemanfaatan bahan pangan lokal.
Rapat evaluasi bertujuan meninjau capaian dan tantangan sepanjang 2025 sekaligus merumuskan langkah percepatan agar target nasional dapat terpenuhi. Program MBG dinilai sebagai bagian strategis dalam peningkatan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak sekolah dan kelompok rentan.
Paparan tersebut disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepri Rika Azmi dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program MBG di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Kamis (5/2/2026). Menurutnya, capaian MBG di Kepri menunjukkan progres positif, namun masih memerlukan penguatan di sejumlah aspek teknis.
Rapat dipimpin Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura dan dihadiri Kepala BKKBN Kepri Rohina, Kepala BPS Kepri Toto Haryanto Silitonga, para kepala OPD, serta unsur Forkopimda Kepri. Kehadiran lintas sektor ini menegaskan pentingnya kolaborasi dalam pelaksanaan program.
Selain percepatan distribusi, pembahasan juga menekankan pentingnya sertifikasi SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi) bagi penyedia layanan makanan. Standar tersebut dinilai krusial untuk menjamin keamanan pangan dan kesehatan penerima manfaat.
Rapat turut diikuti perwakilan tujuh kabupaten/kota se-Kepri secara luring dan daring, termasuk Wakil Bupati Karimun Rocky Marciano Bawole, Wakil Bupati Kepulauan Anambas Raja Bayu Febri Gunadian, Sekda Bintan Ronny Kartika, serta perwakilan Tanjungpinang, Lingga, dan Natuna. Daerah diminta memperkuat koordinasi dengan tenaga ahli gizi dalam penyusunan menu.
Pemanfaatan pangan lokal menjadi poin penting lain yang didorong dalam program MBG. Selain meningkatkan nilai gizi, langkah ini diharapkan mampu menggerakkan ekonomi daerah sekaligus memperkuat ketahanan pangan berbasis potensi lokal.
“Capaian ini menunjukkan progres yang cukup baik, namun masih memerlukan percepatan agar target nasional dapat terpenuhi,” katanya.
Rika mengungkapkan bahwa dari total SPPG yang telah beroperasi, baru 83 SPPG yang memiliki Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS). Sementara sisanya masih dalam proses pengajuan dan pendampingan.
“SLHS menjadi aspek penting karena berkaitan langsung dengan keamanan pangan yang dikonsumsi penerima manfaat,” tegasnya.
Proses pengurusan SLHS menurut Rika masih menghadapi sejumlah kendala, terutama pada pengujian sampel makanan dan air yang saat ini hanya dapat dilakukan di Balai Pelayanan Kesehatan Batam.
“Kondisi ini menyebabkan waktu pengurusan SLHS menjadi lebih panjang,” jelasnya.
Terkait wilayah terpencil, Rika Azmi menyampaikan bahwa telah dilakukan apraisal terhadap 15 SPPG, sementara 46 SPPG lainnya direncanakan akan menjalani appraisal lanjutan pada tahap berikutnya.
“Kami terus mendorong percepatan appraisal agar pelayanan MBG di wilayah terpencil tidak tertinggal,” ujarnya.
Ia juga menyoroti masih ditemukannya bangunan dapur SPPG yang belum memenuhi standar sanitasi dan lingkungan, serta operasional dapur yang belum sepenuhnya sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
“Ini menjadi catatan penting yang harus segera kita benahi bersama,” ungkapnya.
Permasalahan lain yang disampaikan adalah keterbatasan tenaga ahli gizi yang ditempatkan di dapur SPPG, serta lambatnya sebagian mitra pengelola dalam pengurusan SLHS.
“Keberadaan ahli gizi sangat krusial untuk menjamin kualitas menu dan asupan gizi,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut, Rika juga menekankan bahwa SPPG harus memanfaatkan bahan pangan lokal, khususnya potensi pangan laut Kepulauan Riau, masih belum optimal dalam pelaksanaan MBG.
“Padahal Kepri memiliki potensi besar pangan laut yang seharusnya bisa mendukung program ini,” ungkapnya.
Menutup paparannya, Rika berharap evaluasi ini dapat menjadi dasar perbaikan pelaksanaan MBG ke depan agar program benar-benar berjalan aman, berkualitas dan tepat sasaran.
“Kami berharap seluruh pihak dapat bersinergi untuk menyempurnakan pelaksanaan MBG di Kepulauan Riau,” tutupnya.
Komitmen Dukungan KPPG Wilayah Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau
Sementara itu, Kepala KPPG Wilayah Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau Syarti Widya menyatakan komitmennya untuk terus mendukung percepatan Program MBG di Kepulauan Riau.
“Kami siap memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah agar pelaksanaan MBG semakin efektif dan merata,” ujar Syarti Widya.
Ia berharap ke depan seluruh SPPG di Kepulauan Riau dapat memenuhi standar yang ditetapkan, baik dari sisi sarana prasarana, higienitas, maupun kualitas menu.
“Harapan kami, Program Makan Bergizi Gratis benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas gizi masyarakat, khususnya generasi muda,” harapnya. (tjo)
