Beranda Nasional DPR Minta Pemerintah Urungkan Program Kartu Prakerja

DPR Minta Pemerintah Urungkan Program Kartu Prakerja

Keprisatu.com – Keputusan pemerintah untuk melajutkan program Kartu
Praerja terus menuai polemik. Tak sedikit yang meminta agar program itu
urung dilakukan dan mencari solusi yang lebih efektif.

Anggota Komisi II DPR Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, sebaiknya
pemerintah urungkan niat untuk melanjutjan proyek Kartu Prakerja.
Pasalnya, di tengah pandemi virus Korona atau Covid-19 ini, program
tersebut dianggapnya sangat tidak efektif.

“Sejak gagasan penambahan Kartu Prakerja karena Covid-19 ini muncul,
saya sudah menyatakan jauh-jauh hari agar ditiadakan saja,” ujar Yaqut,
Jumat (24/4).

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai, sebaiknya
anggaran Kartu Prakerja tersebut dialokasikan kepada bantuan sosial
kepada masyarakat. Sehingga masyarakat lebih membutuhkan di tengah
pandemi ini.

“Entah bentuknya tunai atau maupun dalam bentuk bahan kebutuhan pangan.
Rakyat lebih membutuhkan dari pada pelatihan yang menikmati justru
vendor yang hidupnya sudah berkecukupan,” ungkapnya.

Diketahui, Kartu Prakerja adalah program Presiden Joko Widodo (Jokowi)
untuk meningkatkan skill dan kemampuan para pencari kerja agar sesuai
dengan kebutuhan industri. Program ini juga diperuntukkan bagi mereka
yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Bagi mereka yang sukses mengikuti program Kartu Prakerja akan diberikan
pendidikan dan pelatihan. Setelah lulus akan mendapatkan sertifikat.
Pelatihan sendiri dilakukan secara online maupun offline.

Program ini, khusus bagi warga negara Indonesia, usia minimal 18 tahun,
dan sedang tidak mengikuti pendidikan formal‎. Selain itu, peserta akan
mendapatkan insentif sebesar Rp 3.550.000 per orang. Rinciannya Rp 1
juta untuk bantuan pelatihan, Rp 600 ribu selama 4 bulan untuk insentif
pelatihan dan Rp 150 ribu insentif survei kebekerjaan yang dilakukan
sebanyak tiga kali.

Untuk menjalankan program ini pemerintah sudah menaikkan anggaran dari
Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun. Anggaran ini akan dikucurkan
kepada 5.605.634 orang dan peserta program per minggu paling banyak
164.872 orang. (*)

Sumber: Jawapos.com