Anggota Bawaslu Karimun, Mohammad Fadli.

Keprisatu.com – Oknum HA, Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) di Kecamatan Tebing yang diduga melanggar kode etik penyelenggara pemilu mengundurkan diri. HA dinilai tidak netral sebagai salah satu pengawas pemilu dengan memposting sejumlah unggahan terkait salah satu Calon Bupati Karimun.

Anggota Bawaslu sekaligus Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Data Informasi Bawaslu Karimun, Muhammad Fadly, mengatakan setelah mendapatkan laporan terkait adanya salah satu oknum PTPS yang tidak netral, pihaknya langsung menelusuri perihal tersebut. Bawaslu Karimun langsung menghubungi Panwascam Tebing untuk segera melakukan pemanggilan dan klarifikasi terhadap HA yang diduga sebagai oknum PTPS yang dimaksud.

Namun sebelum dilakukan pemanggilan, HA yang merupakan PTPS terpilih di TPS 08 Kelurahan Pamak, Kecamatan Tebing tersebut langsung mendatangi Kantor Sekretariat Panwascam Tebing dan menyatakan mengundurkan diri sebagai Anggota PTPS secara sukarela dan atas inisiatif sendiri serta tanpa paksaan pihak
manapun.

“Dalam menetapkan hal tersebut apakah menjadi sebuah pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, tentunya harus dilakukan pengkajian lebih lanjut. Namun sebelum hal tersebut dilakukan, yang bersangkutan datang ke Panwascam Tebing untuk mengundurkan diri secara sukarela”, kata Fadli.

Fadli mengatakan, Bawaslu Karimun dalam melaksanakan rekrutmen PTPS melalui Panwascam di 12 Kecamatan se-Kabupaten Karimun, telah sesuai dengan aturan dan pedoman yang telah ditetapkan oleh Bawaslu RI. Menurutnya, proses seleksi dimulai dari penerimaan pendaftaran, penerimaan dan penelitian berkas administrasi, serta wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober-10 November 2020 dan kemudian diumumkan hasil seleksi tersebut pada tanggal 11 November 2020.

“Dalam rangkaian proses seleksi mulai dari penerimaan pendaftaran, penerimaan dan penelitian berkas administrasi serta wawancara tersebut, HA memenuhi segala persyaratan untuk menjadi seorang PTPS, termasuk tidak menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun pada saat mendaftar sebagai PTPS,” ujar Fadli.

Ia menambahkan proses seleksi tersebut belum menjadi hasil akhir dari penetapan PTPS terpilih. Pada tanggal 11 hingga 12 November 2020, Bawaslu Karimun melalui Panwascam di 12 Kecamatan membuka ruang kepada seluruh masyarakat Kabupaten Karimun untuk memberikan masukan dan tanggapannya terhadap hasil seleksi calon PTPS yang telah diumumkan.

“Tidak hanya menerima tanggapan dan masukan masyarakat, Bawaslu Karimun juga mengirimkan seluruh daftar nama dan NIK Calon PTPS hasil seleksi ke KPU Karimun untuk dilakukan verifikasi keanggotaan di partai politik melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) milik KPU RI,” katanya.

Lanjutnya, selama dua hari, mulai tanggal 11-12 November 2020 Bawaslu Karimun juga melakukan pemanggilan serta klarifikasi terhadap Calon PTPS yang menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat dan ataupun terdaftar di dalam SIPOL.

“Jika Calon PTPS terdaftar dalam SIPOL ataupun yang bersangkutan menerima masukan dan tanggapan yang
dapat menggugurkan salah satu syarat sebagai Anggota PTPS. Bawaslu Karimun akan bersikap tegas dengan tidak meluluskan Calon PTPS tersebut” Tegas Mohammad Fadli.

Berdasarkan hasil pengecekan yang dilakukan oleh KPU Karimun, H tidak terdaftar di SIPOL sebagai anggota
partai politik. HA juga tidak menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat.

Atas dasar hal tersebut, Panwascam Tebing mengumukan H sebagai salah satu PTPS terpilih pada tanggal 13 November dan dilantik secara bersamaan dengan seluruh PTPS Se-Kabupaten Karimun pada tanggal 16 November 2020.

“Ke depannya, dalam setiap pelaksanaan rekrutmen terhadap jajaran pengawas maupun sekretariat pendukungnya, Bawaslu Karimun akan melakukan seleksi secara lebih ketat, salah satunya dengan memeriksa akun media sosial si pelamar untuk memastikan netralitas jajaran pengawas untuk mewujudkan pemilihan yang berintegritas”, tutup Muhammad Fadli.(ks12)

Editor : Aini