Ilustrasi

Keprisatu.com – kebijakan yang diambil pemerintah terkait program kartu
Prakerja menuai banyak kritikan. Kali ini giliran kaum akademisi yang
melontarkan kritikan pedas.

Presiden Joko Widodo diminta segera mengevaluasi pelaksanaan program
Kartu Prakerja. Pasalnya, pelaksanaan pelatihan program senilai Rp 5,6
triliun tersebut disinyalir bermasalah dan berpeluang terjadi korupsi.

Menanggapi hal itu, Pengajar Ilmu Komunikasi Pascasarjana Universitas
Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing mengatakan, program ini menuai
kritik publik karena sejak awal kental dugaan konflik kepentingan.
Terlebih penunjukan langsung terhadap salah satu mitra pelatihan Kartu
Prakerja, Ruangguru, terjadi saat seorang pemimpinnya, Belva Syah
Devara, masih menjabat Staf Khusus Milenial Presiden Joko Widodo.

“Ada enggak pengawasan pada program ini? Kontrol proses dan kualitas
pelatihannya karena bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan saat
pelaksanaannya,” ujar Emrus, kepada wartawan, Kamis (30/4/2020).

Lebih lanjut, Direktur Eksekutif Emrus Corner itu mengungkapkan, sulit
memastikan program pelatihan Program Prakerja berjalan efektif sesuai
standar kualitas dan kebutuhannya. Karena itu akan lebih baik jika
program tersebut dialihkan menjadi bantuan dalam bentuk lain, seperti
sembako atau penanaman tanaman bahan pangan alternatif.

Lalu benarkah ada dugaan tindak pidana korupsi? Jika ada petunjuk
indikasi tindak pidana korupsi, pihak siapa saja yang ada di pusaran
dugaaan tersebut?

Lebih lanjut, Emrus juga mengatakan, sayang rasanya jika pelatihan
keterampilan hanya ujian soal pilihan ganda tanpa ujian praktik. Karena
itu, dia menegaskan, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga
Hartarto harus objektif menyikapi kritik publik pada pelaksanaan
pelatihan Kartu Prakerja tersebut.

“Pelatihan Prakerja itu pertanggungjawabannya bagaimana? Kompetensi dan
keterampilan yang diperoleh masyarakat sudah sesuai enggak dengan
anggaran yang digelontorkan pemerintah?” ungkap Emrus.

“Kita sama-sama tahu jawaban dari pertanyaan itu. Kalau ternyata tidak
efektif, tidak signifikan manfaatnya, batalkan saja. Alihkan uangnya
untuk bantuan ekonomi yang lebih bermanfaat,” pungkasnya.