Keprisatu.com – Mengapa hampir semua warga Indonesia kini diwajibkan punya BPJS Kesehatan, dan apa sebenarnya manfaat yang dijanjikan program ini?
Pertanyaan itu masih sering muncul di tengah masyarakat, terutama saat berhadapan langsung dengan layanan kesehatan yang makin mahal dan kompleks.
BPJS Kesehatan merupakan program jaminan kesehatan nasional yang mewajibkan seluruh warga negara Indonesia menjadi peserta.
Melalui program ini, masyarakat dijanjikan akses layanan kesehatan di berbagai fasilitas kesehatan yang telah bekerja sama, tanpa harus membayar biaya pengobatan secara langsung saat berobat.
Skema ini dirancang agar risiko biaya kesehatan tidak lagi ditanggung sendiri oleh individu, melainkan ditanggung bersama melalui sistem gotong royong nasional.
Dengan begitu, siapa pun tetap bisa memperoleh layanan medis, baik untuk pengobatan ringan hingga perawatan lanjutan, selama sesuai prosedur yang berlaku.
Meski demikian, sebagai konsekuensi dari sistem tersebut, setiap peserta tetap diwajibkan membayar iuran bulanan sesuai kelas layanan yang dipilih.
Iuran inilah yang menjadi sumber pembiayaan utama agar program jaminan kesehatan nasional ini tetap berjalan dan bisa melindungi seluruh pesertanya.
Walaupun sering disebut sebagai layanan kesehatan gratis, BPJS Kesehatan tidak menanggung seluruh jenis penyakit maupun tindakan medis.
Ketentuan tersebut telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Beberapa layanan yang tidak berkaitan dengan kebutuhan medis dasar, seperti perawatan estetika, tidak termasuk dalam cakupan pembiayaan BPJS Kesehatan.
Adapun sejumlah penyakit dan layanan medis yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan antara lain:
1. Penyakit yang berupa wabah atau kejadian luar biasa.
2. Perawatan yang berhubungan dengan kecantikan dan estetika, seperti operasi plastik.
3. Perataan gigi seperti behel.
4. Penyakit akibat tindak pidana, seperti penganiayaan atau kekerasan seksual.
5. Penyakit atau cedera akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau usaha bunuh diri.
6. Penyakit akibat konsumsi alkohol atau ketergantungan obat.
7. Penyakit yang tidak di-cover BPJS Kesehatan lainnya ialah terkait dengan pengobatan mandul atau infertilitas.
8. Penyakit atau cedera akibat kejadian yang tak bisa dicegah, seperti tawuran.
9. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri.
10. Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen.
11. Pengobatan komplementer, alternatif, dan tradisional yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan.
12. Alat kontrasepsi.
13. Perbekalan kesehatan rumah tangga.
14. Pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari rujukan atas permintaan sendiri dan pelayanan kesehatan lain yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan.
15. Pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat.
16. Pelayanan kesehatan terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja atau menjadi tanggungan pemberi kerja.
17. Pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas sesuai hak kelas rawat peserta.
18. Pelayanan kesehatan tertentu yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Polri.
19. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial.
20. Pelayanan yang sudah ditanggung dalam program lain.
21. Pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan. (*)
Sumber sinata.id
