Keprisatu.com – Badan Pengusahaan (BP) Batam menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI membahas tentang realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dan Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2022.
Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, hadir didampingi Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto, Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Wahjoe Triwidijo Koentjoro.
Kemudian Anggota Bidang Pengembangan Kawasan Investasi, Sudirman Saad, dan Anggota Bidang Pengusahaan BP Batam, Syahril Japarin dan sejumlah pejabat eselon 2 di Gedung Nusantara 1, Jakarta, Selasa (31/8/2021).
RDP dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Nasdem, Martin Manurung, dan dihadiri para anggota Komisi VI DPR RI, yang hadir secara langsung maupun daring.
Martin Manurung, mengatakan, rapat tersebut dilakukan secara terbuka, transparan, dan tetap menjaga protokol kesehatan, melalui siaran langsung di media daring.
Pada kesempatan ini, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, menyampaikan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2021 dan Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2022.
Terkait pelaksanaan anggaran dalam semester I tahun 2021, Rudi melaporkan realisasi penerimaan BP Batam mengalami eskalasi atau peningkatan sebesar 33,57 persen dari target. Sementara tahun 2020, telah tercapai sebesar 14,17 persen dari target.
“Kinerja realisasi belanja dalam semester I tahun 2021, menunjukkan perbaikan dari tahun 2020,” ujar Muhammad Rudi
Lebih lanjut, Rudi menjelaskan, dalam tahun 2022, pagu anggaran belanja BP Batam yang diusulkan sebesar Rp2,32 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk mendanai dua program, yaitu, Program Dukungan Manajemen dan Program Pengembangan Kawasan Strategis.
“Program prioritas nasional yang akan kami kembangkan di antaranya, Pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Batam, Pengadaan Peralatan Penanganan Cancer/ Radiotheraphy, Pengembangan Fasilitas Jalan dan Drainase, Pembangunan Terminal Kargo Bandara Hang Nadim, dan Pengembangan Maritime City,” ujar Rudi.
Skema yang akan dikembangkan, dikatakan Rudi, adalah pemanfaatan aset melalui pola kerja sama. Seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Kerja Sama Operasi (KSO), dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI).
“Kami khususkan hal tersebut terkait dengan Pengembangan dan Pengelolaan Bandara Hang Nadim, Pengembangan dan Pengelolaan Pelabuhan, Pengembangan Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM), serta beberapa kegiatan lainnya,” kata Rudi.
Sementara itu, Komisi VI DPR RI memberikan apresiasi kepada BP Batam atas prestasinya meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut, hingga penghargaan terakhir untuk laporan keuangan tahun 2019 – 2020.
Komisi VI DPR RI juga mendorong BP Batam, memaksimalkan penyerapan realisasi anggaran belanja dan memaksimalkan sosialiasi kepada masyarakat berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaan.
Selain dengan BP Batam, Komisi VI DPR RI juga menggelar RDP dengan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kepala BP Kawasan Sabang dan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). (ks03)
Editor: tedjo
