Pjs Gubernur Kepri Bahtiar Baharuddin menyampaikan proyeksi APBD Kepri 2021 dalam Sidang Paripurna yang digelar di Ruang Rapat Sidang Utama, Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Dompak, Tanjungpinang, Senin (09/11). (Foto: Humas Pemprov)

Keprisatu.com – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Kepri tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp3.751.842.728.300. Proyeksi ini disampaikan dalam Sidang Paripurna yang digelar di Ruang Rapat Sidang Utama, Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Dompak, Tanjungpinang, Senin (09/11).

Sidang dipimpin Ketua DPRD Provnsi Kepulauan Riau Jumaga Nadeak, didampingi Wakil Ketua I Dewi Kumalasari, Wakil Ketua II Raden Hari Tjahyono, dan Wakil Ketua III Tengku Afrizal Dahlan. Turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau TS Arif Fadillah, sejumlah anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Perwakilan FKPD serta Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Pjs Gubernur Kepri Bahtiar Baharuddin pada kesempatan ini menyampaikan bahwa penyusunan APBD Pemerintah Proivinsi Kepulauan Riau TA 2021 memedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021 yang merupakan penjabaran tahun terakhir RPJMD Tahun 2016-2021.

RKPD tersebut telah ditetapkan dengan peraturan Gubernur Kepri No 34 Tahun 2020, dengan 5 prioritas pembangunan daerah yang ada di dalamnya. ”Prioritas tersebut di antaranya pemantapan Kepri sebagai Bunda Tanah Melayu, peningkatan pendapatan dan kualitas hidup masyarakat, pemerataan Infstruktur dan lingkungan yang berkualitas, Peningkatan keunggulan di bidang kemaritiman dan Pemantapan tata kelola pemerintahan,” ujarnya,

Selain kelima prioroitas tersebut, lanjut Bahtiar, dengan memperhatikan situasi hari ini yang masih mengalami pandemi, maka dalam penyusunan APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 juga memperhatikan hal-hal yang terkait dengan penanganan dampak Covid-19.

“Kondisi pandemi saat ini, membuat penyusunan APBD tentunya tidak akan lepas dari hal-hal dalam pencegahan penanganan Covid-19 baik dari sisi kesehatan dan ekonomi diantaranya, yaitu pencegahan dan penanganan dan penegakan hukum protokol kesehatan Covid-19. Pemulihan ekonomi dampak dari pandemi Covid-19 serta proses ke arah kedaulatan pangan untuk mengatasi situasi tahunan yang selalu terjadi di Kepulauan Riau,” jelasnya.

Dirjen Polpum Kemendagri ini kemudian menyampaikan bahwa Belanja Daerah berupa program dan kegiatan pembangunan serta pokok-pokok pikiran DPRD yang dirumuskan dalam kebijakan umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran sementara (PPAS) Provinsi Kepulauan Riau tahun Anggaran 2021 diproyeksikan sebesar Rp. 3.751.842.728.300.

”Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp 3.551.842.728.300. Pendapatan Daerah tersebut terdiri atas PAD yang diproyeksikan sebesar Rp 1.238.545.560.200, Pendapatan Transfer diproyeksikan sebesar Rp 2.312.013.168.100 serta lain lain pendapatan yang sah diproyeksikan sebesar Rp 1.284.000.000. Sedangkan penerimaan daerah berupa SILPA diperkiaran sebesar Rp 200.000.000.00,” jelasnya.

Menutup sambutannya, Bahtiar berharap Rancangan KUA-PPAS APBD Tahun Anggaran 2021 yang telah disampaikannya dapat segera dibahas oleh Badan Anggaran DPRD provinsi Kepulauan Riau sehingga penetapan APBD Provinsi kepulauan Riau Tahun Anggaran 2021 dapat diselesaikan tepat waktu.

”Terima kasih DPRD yang telah membangun kerja sama yang baik dengan pemerintah hingga saat ini. Harapan kami ini segera dibahas sehingga pembangunan bisa dijalankan untuk kesejahteraan masyarakat Kepulauan Riau,” tutupnya. (ks04)

editor: arham