Keprisatu.com – Dualisme kepemimpinan di tubuh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) berdampak langsung kepada Kepengurusan DPD KNPI di Provinsi Kepri.
Hal tersebut terlihat dengan adanya upaya Kudeta dilakukan oleh pihak- pihak tertentu untuk mengambil alih Kepengurusan KNPI Kepri yang notabenenya resmi mengantongi legalitas secara sah sesuai aturan hukum melalui SK Kemenkumham.
Ketua DPD KNPI Karimun Samsuliwan menegaskan, DPD KNPI Karimun hingga saat ini masih mengakui Banjar Ahmad sebagai ketua DPD KNPI Kepri.
“Banjar Ahmad adalah Ketua terpilih hasil MUSDA II KNPI Provinsi Kepri, dan merupakan Ketua KNPI Kepri Versi Noerfajriansyah selaku Ketum DPP KNPI yang memiliki legitimasi berupa SK Kemenkumham, Sehingga sah secara hukum,” ujar Ketua DPD KNPI Karimun, Samsuliwan, Senin (14/3/2022).
Samsul menyebutkan, pernyataan sikap tersebut, bertujuan untuk menyikapi adanya polemik dualisme kepemimpinan di tubuh DPP KNPI yang berdampak kepada KNPI di Provinsi Kepri.
Menurutnya, Penolakan tersebut dilakukan lantaran Dewi Socowati ditetapkan sebagai Ketua DPD KNPI Kepri versi Ketum Haris Pertama.
Sementara Ketua DPD KNPI Kepri yang secara sah dan sesuai aturan hukum berdasarkan SK Kemenkumham adalah Banjar Ahmad.
“Kondisi saat ini tentu pasti ada pihak-pihak yang ingin mengarahkan ke sana (kudeta) pengurus yang sah,” kata Samsul.
Selain itu, Samsul juga menyayangkan pernyataan bahwa aksi penolakan yang terjadi di Tanjungpinang kemarin merupakan tindakan premanisme.
Menurutnya, pernyataan KNPI kubu Haris Pertama itu terkesan mencari kambing hitam. Khususnya, kepada institusi Polri.
“Mereka mengkambing hitamkan institusi Polri seolah-olah membiarkan aksi premanisme,” katanya.
(Ks12)
