Keprisatu.com – Dewan Pimpinan Daerah Partai Keadilan Sejahtera (DPD) PKS Kota Batam, menyampaikan usulan terhadap kebijakan dan isu strategis Rancangan Awal (ranwal) Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam 2021-2026, melalui Fraksi PKS di DPRD Kota Batam.
Tujuan RPJMD Kota Batam 2021-2026 untuk menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah dalam perencanaan lima tahun ke depan, guna memberikan arah dalam melaksanakan pembangunan daerah, bagi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, DPRD maupun masyarakat umum.
“Nah PKS memandang bahwa bentuk dukungan ini bisa berupa masukan dan saran serta kritik kepada Pemerintah Kota Batam. Untuk itu ada hal hal yang dianggap penting untuk disampaikan kepada pemerintah,” papar Yusuf SMn MM, Ketua Dewan Pimpinan Daerah PKS Kota Batam, Rabu (2/6/2021).
Terkait RPJMD Kota Batam, Yusuf memaparkan beberapa poin penting yang diusulkan DPD PKS Kota Batam melalui fraksi PKS Kota Batam, di antaranya masalah pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia.
Sehubungan dengan pandemic Covid-19, sektor pendidikan termasuk sektor yang terdampak langsung terhadap mutu pendidikan di Kota Batam. PKS mendorong agar dalam RPJMD Kota Batam 2021-2026 memuat kebijakan kemprehensif agar sumber daya manusia di Kota Batam terus meningkat dan tidak ikut menurun di tengah pandemi Covid-19.
Pemerataan pembangunan antara mainland dan hinterland juga menjadi salah satu hal yangsorot oleh Yusuf. Menurutnya, PKS memandang perlu adanya pemerataan pembangunan di seluruh Kota Batam baik di mainland maupun hinterland. “Perlu dialokasikan presentasi tertentu dana APBD untuk membangun daerah hinterland tidak hanya fisiknya namun juga sumber daya manusianya dan dimuat dalam RPJMD Kota Batam 2021-2026,” paparnya.
Poin lain yang menjadi concern PKS yaitu Persoalan Kampung tua dan Pelestarian Budaya Melayu juga penting untuk dimuat dalam RPJMD Kota Batam. Beberapa hal yang menjadi perhatian PKS berkaitan dengan kampong tua adalah persoalan legal formal dan legitimasi pembangunan.
Selain itu hal terpenting lainnya yaitu adanya target pembangunan budaya ke depan, terealisasinya master plan pembangunan kampung tua, adanya skala prioritas dalam pembangunan fisik khususnya dalam penyediaan utilitas ekonomi dan fasilitas sosial, pemberian berbagai kebijakan subsidi sosial dan ekonomi kepada penduduk yang bermukim di kampung tua, khususnya masyarakat lokal baik Melayu ata non-Melayu dalam melestarikan kebudayaan Melayu.
“Menambah legalitas titik kampung tua dan adanya dukungan pendanaan terhadap berbagai event dan pertunjukan kebudayaan baik di tingkat lokal, nasinal, regional dan internasional, menjadi perhatian PKS,” imbuh politisi PKS ini.
Persoalan lainnya yang disampaikan yaitu tentang ledakan penduduk dan persoalan rumah liar (ruli), determinasi ekonomi dan optimalisasi Peran BUMD serta otoritas pemerintahan juga menjadi hal lainnya yang diperhatikan oleh PKS. Dan terakhir soal Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat, juga harus menjadi concern Pemerintah Kota saat ini.
“PKS siap mendukung dan mengawal serta memberikan masukan kepada pemerintah Kota Batam dan Kepala Daerah yang sekarang, untuk arah dan kebijakan pembangunan lima tahun mendatang,” ujar Yusuf yang saat ini juga menjabat Anggota PDRD Propinsi Kepri Komisi 3. (KS15)
Editor : teguh joko lismanto
