Yusuf SMn MM, Anggota Komisi 3 DPRD Kepri saat ikut  Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroda Pembangunan Kepri

 

Keprisatu.com – Pembentukan dan pendirian BUMD bertujuan   memajukan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi dalam menopang pendapatan asli daerah (PAD). Namun, yang terjadi justru PT Pembangunan Kepri sebagai salah satu BUMD yang dimiliki Pemerintah Kepri, belum mampu memberikan kontribusi baik pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan PAD.

BUMD PT Pembangunan Kepri dalam kondisi yang “sakit” karena deviden yang diterima dan dampak ekonominya, tidak sebanding dengan anggaran yang telah ditaruh oleh Pemprop Kepri sebagai modal dasar, yakni sebesar Rp. Rp13.999.000.000.

Yusuf SMn MM, Anggota Komisi 3 DPRD Propinsi Kepri  menegaskan, terkait kondisi BUMD ini, Pemerintah harus mampu membela dan mengupayakan agar BUMD tersebut bisa berkembang dan menghasilkan PAD lebih banyak lagi.

Pembelaan nyata dari pemerintah itu bisa berupa kebijakan atau rekomendasi. Misalnya pada Kawasan Industri Khusus (KEK), Pemerintah bisa merekomendasikan kepada para pengusaha untuk rekrutmen karyawan bisa melalui BUMD atau perseroda Kepri.

“Pemerintah harus memberikan pembelaan nyata, agar tidak lagi terulang kejadian seperti sebelum-sebelumnya , dimana uang yang disetorkan pemerintah kepada Perseroda Kepri atau BUMD hilang begitu saja, ” tegas Yusuf SMn MM,  Anggota Pansus Pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroda Pembangunan Kepri, usai mengikuti Rapat Pembahasan Finalisasi Ranperda Perusahaan Perseroda Pembangunan Kepri, Senin (3/5/2021) di Graha Kepri Lantai 6.

Ketua DPD PKS Kota Batam ini juga mencontohkan pembelaan nyata dari pemerintah adalah untuk jasa Labuh Jangkar.  “Pemerintah bisa meminta kepada kapal kapal yang labuh jangkar , agar pengadaan logistiknya bisa melalui Perseroda Kepri, jelas Yusuf.

Untuk keluar dari masalah yang membayangi dan untuk meningkatkan performa Perseroda Kepri, Pemerintah juga harus menggunakan powernya untuk membantu. Karena Perseroda Kepri itu adalah ‘anak kandung’ pemerintah dimana modalnya berasal dari APBD.

“Tentu, Pemerintah tidak hanya memberikan modal begitu saja , pemerintah tentu tidak akan membiarkan Perseroda Kepri bertarung sendirian.  Kedepannya dengan telah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah, PT. Pembangunan KEPRI (perseroda) diharapkan mampu sejalan dengan Visi dan Misi Gubernur khususnya dalam bidang memajukan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang berguna untuk pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau,” paparnya lagi.

“Mereka harus memiliki grand plan serta konsep bisnis yang jelas, sesuai dengan kebutuhan daerah dan mampu menggali potensi daerah, seperti sektor kemaritiman Prov Kepri 96% laut, sektor pariwisata, sektor pertambangan,” ujar Yusuf.

Menurutnya  yang terpenting adalah mereka harus memiliki Core Bissnis, serta memiliki tahapan progress pencapaian keberhasilan / target bisnis dan memiliki dampak pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Kepri. (KS03)

Editor : Teguh Joko Lismanto