Walikota Batam, H Muhammad Rudi memimpin rapat Forkominda bersama bright PLN Batam di kantor Walikota Batam, Selasa (9/6/2020).

Keprisatu.com – Keresahan hampir seluruh masyarakat Batam karena tagihan listrik membengkak, langsung direspos cepat Wali Kota Batam, H Muhammad Rudi. Orang nomor satu di Pemko Batam ini langsung menggelar rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama bright PLN di Kantor Wali Kota Batam, Selasa (9/6).

Terungkap bahwa pada pandemi covid-19 ini, bright PLN Batam tidak menurunkan petugas pencatat meteran. Hal itu sesuai protokol covid-19. Namun, rapat yang cukup panjang dan alot berlangsung lebih kurang 4 jam disepakati, kelebihan tagihan bagi pelanggan 10 Ampere ke bawah dicicil sembilan kali.

“Kesepakatan yang kita ambil ini, mudah-mudahan masyarakat Kota Batam bisa menerima. Untuk sembilan bulan ke depan, selisih bayarnya itu yang dicicil,” kata Rudi.

Ia mencontohkan, misal masyarakat biasanya membayar Rp800 ribu per bulan untuk penggunaan listrik rumah tangga. Lalu di bulan ini tagihannya melonjak drastis menjadi Rp2 juta. Maka yang akan dicicil adalah selisih tagihan tersebut, yaitu Rp1,2 juta.

Cicilan ini nanti akan dimasukkan di tagihan listrik tiap bulan hingga sembilan bulan ke depan. Jadi tagihan yang masyarakat bayarkan adalah biaya penggunaan listrik di bulan tersebut, ditambah dengan 1/9 (satu per sembilan) selisih bayar.

Semula unsur Forkopimda mengusulkan cicilan selama 12 bulan. Dimentahkan bright PLN Batam mengajukan 4 bulan cicilan, sama seperti kebijakan PLN nasional. Itu pun dengan skema, 40 persen di bulan pertama, dan tiga bulan sisanya masing-masing 20 persen.

Namun diambil jalan tengah win-win solutions, diputuskan secara bersama-sama bahwa masyarakat bisa mencicil selama 9 bulan. Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat sekarang. Terutama di saat banyak pekerja dirumahkan akibat pandemi covid-19.

Direktur Utama bright PLN Batam, Budi Pangestu memahami dan menyadari kondisi masyarakat yang tengah sulit ini. “Tadi kita sudah sepakat bahwa kita akan memberikan keringanan. Kita bersama pemerintah menyadari di tengah kondisi covid, kita mengerti kondisi kemampuan pelanggan PLN,” ujarnya.

Budi Pangestu menegaskan, lonjakan tagihan ini bukan karena ada kenaikan tarif listrik. Tapi disebabkan ada pemakaian listrik di atas rata-rata. Sementara dalam masa pandemi ini, PLN tidak menurunkan petugas pencatat meteran. Tagihan dibuat berdasarkan rata-rata pemakaian listrik tiga bulan sebelumnya.

“Kenaikan bukan karena kenaikan harga listrik. Karena waktu ada protokol covid, bulan Maret tidak bisa tercatat oleh kawan-kawan PLN, maka ketika dilakukan pencatatan di bulan Mei baru ketahuan bahwa pemakaiannya lebih tinggi dari biasa,” papar Budi.

Senada dengan pemerintah dan unsur Forkopimda seluruhnya, ia berharap kebijakan ini tidak terlalu memberatkan bagi pelanggan. Khususnya bagi pelanggan 450-2200 VA.(*/ted)