Batam, Keprisatu.com – Komisi II DPR RI pada Senin (29/9/2025) melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Kepulauan Riau. Fokus utama kunjungan ini adalah melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) serta mengevaluasi capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor pertanahan di wilayah Kepri.
Sebagai provinsi yang berada di garis depan perbatasan negara, Kepri dinilai memiliki posisi yang sangat strategis dalam menjaga kedaulatan, sekaligus berperan besar dalam mendukung perekonomian nasional.
Kedatangan rombongan Komisi II DPR RI disambut langsung oleh Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, di Bandara Raja Haji Fisabilillah, Tanjungpinang. Rombongan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II, Dede Yusuf, bersama Wakil Ketua lainnya, Aria Bima.
Turut serta dalam rombongan sejumlah anggota DPR RI, antara lain Deddy Yevri Hanteru Sitorus, Bob Andika, Ahmad Irawan, Taufan Pawe, Agustina Mangande, Ahmad Wazir Noviadi, Ujang Bey, Indrajaya, Ali Ahmad, Wahyudin Noor Alu, dan Rusda Mahmud. Selain itu, hadir pula Sekretaris BNPP, Komjen Pol. Makhruzi Rahman.
Dalam pernyataannya, Ketua Tim Kunker, Dede Yusuf, menekankan bahwa Kepulauan Riau merupakan beranda depan NKRI yang memiliki tantangan cukup kompleks. Ia menyoroti masih maraknya perdagangan ilegal, human trafficking, hingga peredaran narkoba yang perlu diawasi ketat. Selain itu, dengan status Free Trade Zone (FTZ), Kepri harus mampu menjaga iklim investasi agar tetap kondusif dan berkembang.
“Ada banyak hal yang perlu dikawal, mulai dari perdagangan ilegal, human trafficking, hingga peredaran narkoba. Selain itu, Kepri juga berstatus FTZ sehingga perlu dijaga agar investasi masuk dan berkembang untuk menunjang perekonomian,” ungkap Dede Yusuf.
Di sisi lain, capaian kinerja penerimaan layanan pertanahan di Kepri mendapat apresiasi dari rombongan DPR. Berdasarkan data, PNBP sektor pertanahan periode 2022–2025 sudah mencapai 86 persen atau senilai Rp31,926 miliar. Sementara itu, capaian kinerja tujuh layanan prioritas BPN di seluruh kabupaten/kota di Kepri berada pada angka 95,97 persen. Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan pelayanan publik yang signifikan dalam sektor pertanahan.
Dalam sambutannya, Wagub Nyanyang Haris Pratamura turut memaparkan kondisi geografis Kepri yang terdiri dari 2.028 pulau, dengan 22 pulau di antaranya berstatus pulau terdepan. Menurutnya, wilayah Kepri berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Vietnam, Kamboja, Malaysia, dan Singapura, sehingga keberadaan PLBN sangat penting. Saat ini baru terdapat satu PLBN yang beroperasi, yakni PLBN Serasan di Kabupaten Natuna. “Kehadiran PLBN bukan hanya simbol kedaulatan negara, tapi juga instrumen membangun dari wilayah terluar,” jelasnya.
Lebih jauh, Wagub Nyanyang menyampaikan apresiasi atas kehadiran Komisi II DPR RI yang secara langsung meninjau kondisi Kepri. Ia berharap kunjungan ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah. “Kunjungan ini menjadi spirit mendorong peningkatan pembangunan dan ekonomi di Kepri. Kami juga berharap dukungan Komisi II DPR agar pemerintah pusat segera menetapkan Keppres FTZ menyeluruh di Batam, Bintan, dan Karimun sebagai daya ungkit ekonomi daerah,” tegasnya. (KS03)
Editor : Tedjo
%20melaksanakan%20kunjungan%20kerja%20spesifik%20ke%20Provinsi%20Kepulauan%20Riau.%20Fokus%20utama){kind=link}