Bandara Internasional Raja Haji Fisabilillah Tanjungpinang, Kepri.

Keprisatu.com – Rencana penurunan status Bandara Internasional Raja Haji Fisabilillah (RHF) Tanjungpinang, Kepri, menuai tanggapan sari sejumlah kalangan. Mereka memerotes dan meminta statusnya dipertahankan dengan alasan tidak ada yang akan dirugikan dengan status internasional.

Ketua Komisi II DPRD Kota Tanjungpinang, Fengky Fensito, Selasa (8/9/2020) memastikan penurunan status akan merugikan Tanjungpinang. Penerbangan dari luar negeri ke Tanjungpinang tidak bisa lagi diadakan. Akan berdampak terhadap kemunduran pariwisata dan penurunan pendapatan berbagai sektor.

Bandara RHF sendiri beberapa kali menjadi tempat turun turis asal Tiongkok yang diterbangkan dari negara tirai bambu.

Kala itu hampir tiap pekan dan jumlahnya ratusan orang. Bisa dibayangkan multiplier kedatangan turis itu sangat besar. Mulai dari usaha travel seperti guide, bus wisata juga kebagian. Belum lagi hotel, restoran, dan pedagang oleh-oleh. Banyak uang yang beredar.

Senada dengan Fengky, legislator Komisi II DPRD Kepri, Rudy Chua meminta Pemerintah Pemprov Kepri dan Pemko Tanjungpinang untuk mempertahankan status yang sudah ada.

”Untuk mendapatkan status sebagai bandara internasional sangat tidak mudah. Tentu ini satu kerugian bagi kepentingan pariwisata Kepri ke depan,ā€ tutur pengusaha hotel ini.

Menurut dia, akan jadi persoalan apabila penerbangan internasional harus terpusat di Batam, karena Pulau Batam dan Pulau Bintan tidak berada di dalam satu daratan.

Terkecuali, katanya, sudah ada Jembatan Batam-Bintan yang bisa menjadi akses penghubung kedua pulau tersebut.

Dalam pada itu, Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kepri, Buralimar juga sangat menyayangkan apabila Bandara Internasional RHF Tanjungpinang statusnya diturunkan, karena keberlangsungan pariwisata Kepri ke depan sangat membutuhkan keberadaan bandara internasional dan tidak hanya bertumpu di Bandara Internasional Hang Nadim, Kota Batam.

ā€œPada sisi lainnya pembangunan Bandara Busung, Bintan juga belum ada kepastiannya. Tidak ada yang dirugikan dengan status bandara internasional. Artinya tidak ada uang yang harus dikeluarkan untuk itu,ā€ tegas Buralimar.

Sebelumnya, Bandara Internasional RHF Tanjungpinang, Provinsi Kepri, telah masuk daftar bandara yang akan diturunkan statusnya dari internasional ke pelayanan domestik, hal ini termaktub dalam surat usulan Ditjen Perhubungan Udara kepada Menteri Perhubungan bulan Juli 2020.

Surat bernomor Au.003/1/8/ORJU.DBU-2020 memuat rincian bandara yang diusulkan untuk diubah statusnya dari bandara internasional menjadi domestik.

Delapan bandara tersebut meliputi Bandara Maimun Saleh (Sabang), Bandara RH Fisabilillah (Tanjung Pinang), Bandara Radin Inten II (Lampung) Bandara Pattimura (Ambon), Bandara Frans Kaisiepo (Biak); Bandara Banyuwangi, Bandara Husein Sastranegara (Bandung), dan Bandara Mopan (Merauke). (KS 04)