Ilustrasi Anak Sekolah

Oleh: Sudirman Latief, Aktivis Yayasan Berlian

PERSOALAN anak sesungguhnya bukanlah persoalan tunggal yang berdiri sendiri. Banyak faktor yang mempengaruhi timbulnya problem yang melibatkan anak. Keterlibatan utama keluarga tentu dipandang sebagai faktor penting kemudian disusul faktor lingkungan dan faktor lainnya.

Melihat jumlah kasus yang terjadi selama ini baik sebelum pandemic maupun masa pandemic, semakin hari semakin mengkhawatirkan maka perlu upaya-upaya yang lebih serius dilakukan tidak hanya oleh keluarga (orang tua) sebagai pihak utama dalam pengasuhan akan tetapi juga masyarakat dan Pemerintah.

Masyarakat perlu mengambil peran yang lebih maksimal lagi dalam membantu mewujudkan keadaan lingkungan yang ramah dan melindungi anak-anak.

Sementara pemerintah sebagai pemegang kewajiban atas kesejahteraan warga masyarakat sudah barang tentu harus berada di garda terdepan dalam upaya ini. Ini lantaran karena Pemerintah memiliki semua sumberdaya yang dibutuhkan dalam upaya perlindungan anak, baik sumberdaya manusia, anggaran dan regulasi yang mengatur tentang kegiatan perlindungan anak.

Negara memeliki kewajiban dalam memenui, melindungi dan menghormati hak-hak anak karena negaralah yang mempunyai control terhadap sumberdaya.

Maka menjadi penting ketika upaya perlindungan anak yang diselenggarakan pemerintah dilakukan oleh sebuah Lembaga layanan. Lembaga layanan pencegahan akan membantu masyarakat dalam upaya-upaya pencegahan sehingga anak-anak terlindungi dan terpenuhi hak-haknya oleh orang tua atau siapapun yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak-anak.

Sementara Lembaga layanan pendampingan akan melakukan pendampingan ketika perempuan atau anak menjadi korban mulai dari menerima laporan. dampingan hukum, dampingan kesehatan, psikososial dan dampingan lainnya.

Kehadiran Lembaga layanan tentu harus dibarengi dengan pelayanan yang maskimal karena pembentukan Lembaga layanan ini telah diamanatkan oleh regulasi yang jelas.

Dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 060/1416/OTDA disebutkan agar Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana segera membentuk Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA).

Hal  ini untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang timbul di masayarakat sehingga dapat terlayani dengan cepat, ramah dan professional. Oleh karena pentingnya Lembaga ini maka sudah barang tentu pemerintah juga harus menyiapkan sumberdaya yang cukup, baik sumber daya manusia maupun sumberdaya pembiayaan.

Sementara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga mengamanatkan pembentukan Unit Pelayanan Terpadu ini melalui Peraturan Menteri Pemberdayaaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 4 tahun 2018 tentang Pedoman pembentukan unita pelayanan tehnis (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa UPT PPA memiliki fungsi: Penerimaan pengaduan, Penjangkauan korban, Pengelolaan kasus, Penampungan sementara, mediasi dan Pendampingan Korban.

Pembentukan UPT di Kabupaten/Kota diharapkan akan semakin memperpendek alur penanganan sehingga dalam menerima pengaduan sampai dengan layanan rehabilitasi bagi korban Perempuan dan Anak dapat secepat dan seefisien mungkin dilaksanakan.

Ketika di setiap Kota/Kabupaten telah terbentuk juga dimungkinkan bahwa penanganan akan dirasakan kehadiran pemerintah ditengah masyarakat yang sedang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.

Dalam Unit Pelayanan Terpadu disiapkan tenaga-tenaga professional seperti Psikolog, Pekerja Sosial, Mediator dan Bantuan Hukum. Hal ini agar lebih maksimal dalam melakukan pendampingan dan membantu dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi. UPT juga dimungkinkan untuk melakukan koordinasi dan kerjasam dengan instansi vertical yang mempunyai tugas yang sama seperti Aparat Penegak Hukum dan Instansi Pemenuhan Hak lainnya seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan lainnya.

Sampai dengan saat ini baru Provinsi Keperi dan Kabupaten Natuna yang telah mewujudkan perubahan P2TP2A menjadi UPTD PPA, sementara kabupaten/kota lainnya belum.

Sementara dari sisi layanan Pencegahan melalui Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 57 tahun 2020 juga mengamanatkan agar dapat membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA).

Lembaga ini diharapkan akan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam pencegahan sebagaiaman tugas dan fungsi pusapaga. Lembaga ini diharapkan akan mampu menigkatakan kualitas kehidupan keluarga dan pengasuhan melalui program-program Pendidikan dan pengasuhan, Pendidikan pra nikah, keterampilan menjadi orang tua dan meningkatkan kemampuan partisipasi anak dan konseling keluarga/pengasuhan.

Pusapaga dalam melakukan pelayanan tentu dilengkapi dengan sumberdaya manusia yang professional seperti psikolog/konselor, tenaga adminstrasi dan tenaga penjangkauan.

Puspaga sebagai layanan pencegahan akan melakukan banyak hal yang memastikan bahwa keluarga-keluarga dapat memahami dan mengerti bagaimana melakukan pengasuhan positif dan disiplin positif. Puspaga juga dapat menjadi tempat Pendidikan bagi para calon pengantin sebelum mereka malakukan ijab kabul dihadapan Penghulu.

Sampai dengan tahun 2020 baru ada 3 Pusapaga yang terbentu yaitu Puspaga Gurindam di Provinsi Kepri, Puspaga Geliga di Kota Tanjungpinang dan Puspaga Bintan, kemudian tahun 2021 Kota Batam juga membentuk Puspaga Dang Merdu. Diharapkan dalam waktu dekat semua kabupaten di Kepri dapat mewujudkan Lembaga layanan pencegahan ini untuk lebih memaksimalkan upaya-upaya pencegahan dan perlindungan Anak dan Perempuan.

Selain Lembaga layanan yang dibentuk oleh Pemerintah, masyarakat juga dimungkinkan untuk terut berperan serta dalam upaya perlindungan anak dan Perempuan. Dalam pasal 72 ayat 3 undang-undang nomor 35 tahun 2014 disebutkan bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam rangka perlindungan anak melalui; melakukan edukasi dan sosialisasi tentang hak anak, melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak anak, melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab dalam upaya penyelenggaran perlindungan anak, dan lain-lain.

Sebagai bentuk peran serta tersebut maka di Kota Batam sendiri telah terbentuk jaringan Peduli Perempuan, Anak dan Migran (safe migran). Jaringan ini terdiri dari 10 lembaga masyarakat yang melakukan kegiatan mulai dari sisoalisasi dan edukasi, penerimaan laporan, pendampingan korban, pemulihan dan pemberdayaan korban, pendampingan hukum dan kesehatan sampai dengan reintegrasi korban.

Tentu Lembaga masyarakat punya kertebatasan dalam mengelola seluruh kegiatan dimaksud oleh karena keterbatasan sumberdaya sehingga diharapkan kehadiran Pemerintah yang memiliki kewenangan dalam control sumberdaya untuk hadir ditengah-tengah masyarakat.***

*) Catatan redaksi: Opini yang telah terbit, isi tanggung jawab penulis.