Aksi para simpatisan dalam mendukung paslon Bupati dan Wakil Bupati di Pilkada Karimun.

Keprisatu.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karimun tidak menjadwalkan kampanye rapat umum bagi Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Karimun di dalam Pilkada 2020. Hal itu merupakan langkah antisipasi dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 serta mencegah adanya klaster baru Covid-19 di Karimun.

Seperti diketahui, secara resmi tahapan kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Karimun dimulai pada 26 September lalu dan akan berakhir pada 5 Desember 2020.

“Kita tidak ada menjadwalkan kampanye rapat umum. Untuk pencegahan adanya penyebaran Covid-19,” kata Ketua KPU Karimun Eko Purwandoko, Senin (28/9/2020).

Ia mengatakan, larangan tersebut diatur dalam ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020. Selain rapat umum, kegiatan yang dilarang dalam kampanye antara lain kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya atau konser musik, kegiatan olahraga berupa gerak jalan atau sepeda santai, perlombaan, kegiatan sosial berupa bazar atau donor darah, dan peringatan hari ulang tahun partai politik.

“Tidak diperbolehkan dalam bentuk pentas seni dan kegiatan-kegiatan lain yang mengumpulkan massa dalam jumlah besar,” katanya.

Namun demikian, lanjtu Eko, paslon Bupati dan Wakil Bupati Karimun tetap bisa menggelar kampanye tatap muka terbatas dalam gedung dengan jumlah maksimal 50 orang. “Bisa dengan batas maksimal sejumlah 50 orang. Itu juga harus izin di Polres Karimun dan Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Karimun,” katanya.

Selain itu, dalam pengumpulan massa terbatas tersebut, paslon dan Tim Pemenangan harus menerapkan protokol kesehatan sesuai aturan Menteri Kesehatan. “Kalau ke KPU mereka hanya memberikan tembusan saja bahwa menggelar pertemuan terbatas. Namun tetap, harus sesuai prosedur protokol kesehatan,” katanya.

Ia menekankan bagi paslon untuk tetap mematuhi dan mengedepankan protokol kesehatan dalam setiap pelaksanaan kampanye terbatas. Hal tersebut untuk mencegah adanya klaster baru Covid-19 di Pilkada 2020.

“Setiap pertemuan harus memperhatikan SOP dan standar Covid-19. Kita minta itu diperhatikan betul dan jangan sampai Pilkada menyumbang klaster baru,” katanya. (KS 12)

Editor: zaki