Keprisatu.com – Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Adi Prihantara kembali mengungkapkan satu capaian dari Pemprov Kepri. Capaian tersebut, yaitu masuknya Pemprov Kepri sebagai peringkat ke-4 se-Indonesia dalam serapan APBD dan capaian ini mendapat penghargaan dari Kemendagri.
Namun dengan capaian itu, Sekdaptov Adi berpesan bahwa semua itu tidak terlepas dari kinerja pegawai Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan kerja sama yang baik dan terorganisir. “Capaian kita saat ini membuktikan bahwa kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang terorganisir dengan baik. Akan tetapi, saya imbau agar kita tidak puas dulu, dan masih tetap terus melakukan pemantauan secara intens, masif, teroganisir terhadap perbelanjaan APBD,” tutur Adi di Ruang Rapat Sekdaprov, Kantor Gubernur, Lt.3, Dompak, Tanjungpinang, Senin (20/06). Hal itu ia katakan seusai mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Realisasi APBD tahun 2022 bersama Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro secara virtual di Sekertariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jakarta.
Sekdaprov juga mengimbau agar perbelanjaan yang dilakukan oleh seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memerioritaskan menggunakan produk lokal, kemudian dapat memastikan upah pegawai provinsi PTT dan THL terbayarkan agar roda ekonomi masyarakat dapat terus berkembang.
“Saya imbau kepada seluruh jajaran OPD khususnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan APBD dengan menggunakan produk lokal dan juga pastikan staf pegawai PTT dan THL di OPD masing-masing mendapatkan upahnya. Hal ini dimaksudkan salah satu penggunaan APBD secara tepat yang tentunya juga menggerakkan perputaran ekonomi masyarakat terus bertumbuh,” pungkas Sekda Adi.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Mendagri Suhajar Diantoro yang menutup rakor realisasi belanja APBD TA 2022 juga mengimbau agar seluruh provinsi, kabupaten dan kota merealisasikan percepatan belanja APBD secara tepat agar terorganisirnya penggunaan anggaran sampai akhir tahun. Menurut dia, APBD menjadi salah satu penggerak ekonomi terhadap suatu wilayah dan terbangunnya infrastruktur daerah, serta terwujudnya perkembangan kesejahteraan masyarakat jika APBD dipergunakan secara benar dan tepat.
“Uang APBD itu milik negara yang tentunya kalau dipergunakan secara baik dapat menggerakkan ekonomi masyarakat, Infrastruktur akan terbangun, dan pastinya kesejahteraan masyarakat dapat sedikit teratasi. Jadi ibarat halnya, menggunakan uang negara untuk masyarakat kembali,” imbuhnya. (KS04)
