Keprisatu.com – Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Kepri, Bahtiar Baharuddin melobi Malaysia melalui Kedutaan Besar (Dubes) Malaysia di Jakarta.
Kepada Dubes Malaysia, Datuk Zainal Abu Bakar, Bahtiar meminta diskresi (pengecualian) supaya akses perbatasan antara Malaysia dengan Provinsi Kepri segera dibuka.
‘’Provinsi Kepri berbatasan langsung Malaysia dan Singapura. Namun disebabkan pandemi Covid-19, hubungan sosial dan budaya menjadi terganggu,” ujar Bahtiar.
Sebagai Pjs Gubernur Kepri, lanjut Bahtiar, tugasnyalah menyampaikan aspirasi masyarakat Provinsi Kepri. Terlbih antara Provinsi Kepri dengan Malaysia masih serumpun dan masyarakatnya memiliki hubungan kekerabatan pertalian darah. Namun tertutupnya akses antar negara menyebabkan hubungan keluarga menjadi terkendala.
Bahtiar menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang sudah memfasilitasi pertemuan dengan Dubes Malaysia, Senin 2 November 2020 di Jakarta.
“Bagaimana ke depannya perlu perhatian dari Pemerintah Negara Malaysia, karena pandemi ini menyebabkan sosial budaya menjadi terputus,” jelasnya.
Kepulauan Riau Indonesia, Johor Malaysia, dan Singapura adalah satu kawasan yang tersambung berbatasan langsung dan saling interaksi secara ekonomi, sosial, dan budaya. Hanya beda pulau dan beda negara. Ibaratnya seperi depok wilayah Provinsi Jabar, Tangerang Selatan Wilayah Provins Banten, dan Jaksel Wilayah Prov DKI. Ketiga daerah itu akan sangat bermasalah jika ditutup aaksesnya. Bedanya Kepri, Malaysia, dan Singapura ini adalah pulau-pulau yang didiami penduduk dengan negara yang berbeda.
Pejabat aktif sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tersebut memaparkan, banyak masyarakat Kepri yang memiliki keluarga di Johor Bahru, Malaysia. Adapun kebiasaannya, pergi pagi pulang sore. Begitu juga bagi masyarakat yang berobat, bekerja di Tanjungpinang dan sekolah ke Johor Bahru, yang biasanya bisa pergi pagi pulang sore.
Sebagai contoh melalui Pelabuhan Sri Bintan Pura Kota Tanjungpinang Kepri biasanya rata-rata 1.500 sd 2.000 orang tiap hari lalu lalang ke Johor Bahru, dari pelabuhan lain juga sangat banyak. Hubungan interaksi antar masyarakat antar pulau tersebut sudah berlangsung sejak ratusan tahun lalu. Kerajaan Johor jaman dahulu dipimpin Sultan disebut Yang Dipertuan Besar (semacam Presiden) sedangkan Yang Dipertuan Muda (semacam Perdana Menteri, dalam konteks sekarang bekedudukan di Istana Kota Piring di Hulu Sungai Cerang dan Istana di Pulau Penyengat, mulai dari Yang Dipertuan Muda Pertama Daeng Marewa 1721-1728, Yang Dipertuan Muda II Daeng Celak 1728 – 1745, Yang Dipertuan Muda III Daeng Kamboja 1745 – 1777, Yang Dipertuan Muda IV Raja Haji Fisabilillah, Yang Dipertuan Muda V Raja Ali Haji dan seterusnya.
Jadi hubungan sosial budaya tersebut berlangsung berabad-abad yang lalu.
Namun sudah delapan bulan ini, kebiasaan-kebiasaan itu seakan berhenti dan hilang. Artinya bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi interaksi sosial budaya juga menjadi sangat terganggu. Kerinduan masyarakat Kepulauan Riau dan masyarakat Johor Bahru pasti sangat tinggi.
“Maka dari itu, kepada Pak Dubes Malaysia, Datuk Zainal Abu Bakar kami sampaikan aspirasi masyarakat Kepulauan Riau. Kita berharap ada diskresi atau pengecualian untuk membuka daerah perbatasan (Malaysia-Kepri), tentunya dengan protokol kesehatan Covid-19 yang disepakati,” harap Bahtiar.
Menyikapi harapan tersebut, Bahtiar mengundang khusus Dubes Malaysia di Indonesia dan Pejabat Kemenlu RI untuk bertandang ke Provinsi Kepri dalam beberapa waktu ke depan. Sehingga bisa melihat langsung situasi Provinsi Kepri saat ini. Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih, karena sudah mendapatkan respon yang sangat baik dari pihak Dubes Malaysia.
“Apabila diperlukan bisa turun bersama dengan Satgas Covid-19 tingkat pusat ke Kepri. Sehingga bisa mendengarkan aspirasi masyarakat Kepri secara langsung,” tutup Bahtiar.
Direktur Asia Tenggara, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Deni Abdi mengatakan, selama ini hubungan bilateral kedua negara (Indonesia-Malaysia) diwakili oleh Kemenlu. Wilayah yang berdekatan dengan satu sama lain adalah Provinsi Kepri dan Johor Bahru. Maka dari itu, pihaknya mengajak Dubes Malaysia untuk mendengarkan aspirasi dari Pemerintah Provinsi Kepri.
“Kita bersilaturahmi untuk saling bertukar pikiran, karena memang Provinsi Kepri berbatasan dengan Johor Bahru, Malaysia,” ujar Deni menambahkan.
Sementara itu, Dubes Malaysia untuk Indonesia, Datuk Zainal Abu Bakar menyampaikan apresiasi ke Pjs Gubernur Kepri yang sudah menyampaikan aspirasi masyarakat Kepri. Baginya ini satu maklumat atau informasi yang sangat baik. Yakni, bagaimana untuk merapatkan hubungan Provinsi Kepri dengan Malaysia.
“Bagaimana kita mengatasi masalah covid-19, tetapi juga memenuhi kebutuhan dan kepentingan rakyat kedua negara.
Dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 juga dirasakan Provinsi di Malaysia (Johor Bahru) dan Provinsi Kepri,” ujarnya.
Menurutnya, perlu kebersamaan untuk mengambil langkah-langkah dalam mengatasi masalah ini. Merespon permohonan Pjs Gubernur Kepri, ia dan rekan-rekan kedutaan akan melihat sendiri situasi di Kepri untuk berbincang dengan pihak-pihak tertentu.
“Kita berharap dapat membawa solusi-solusi tertentu. Sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat dipenuhi, dan penyebaran Covid-19 sama-sama bisa kita atasi dan kendalikan,” tegasnya. (ks04)
Editor: arham
