Ilustrasi

Oleh: Rafki Rasyid

Belum selesai masalah covid-19 tiba-tiba ada kehebohan baru nih yaitu keluarnya PP No 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tapera. Banyak orang bertanya-tanya, apalagi ini Tapera dan bagaimana pelaksanaannya nanti. Kita coba ulas dalam tulisan singkat ini yah. Semoga bisa memberikan gambaran awal terhadap tabungan baru ini. Tabungan tapi wajib lho ya.

Rafki Rasyid

Tapera itu singkatan dari Tabungan Perumahan Rakyat yang mewajibkan seluruh pekerja mulai dari ASN, TNI, Polri, pegawai swasta, ataupun pekerja mandiri untuk menabung 2,5 persen ditambah 0,5 persen dari penghasilannya selama bekerja sampai usia pensiun nanti. Wow lama amat ya? 2,5 persen dibayar pekerja yang 0,5 persen disumbang oleh pemberi kerja.

Mengapa disebut Tapera? Karena para penabungnya berkesempatan untuk mendapatkan rumah tapi dengan syarat penghasilannya tidak lebih tinggi dari delapan juta rupiah dan belum punya rumah. Istilah lainnya diutamakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

MBR Bisa juga pinjam untuk renovasi rumah atau membangun rumah di atas tanah kosong. Tapi, jangan kira pinjam uang untuk pembiayaan rumah bakal tanpa bunga di Tapera. Tapera tetap mengenakan bunga 5 persen ketika MBR meminjam dana untuk pembiayaan perumahan.

Apakah pasti dapat rumah? Tidak pasti dong. Apalagi harga rumah naik terus dari tahun ke tahun. Tentunya tidak semua MBR yang menabung di Tapera bisa dijamin dapat rumah sampai usia pensiun nanti. Lalu kita dapat apa dong?

Setelah nanti memasuki usia pensiun katakanlah usia 58 tahun, maka para penabung akan mendapatkan pengembalian dana tabungannya berikut dengan imbal hasilnya selama dana diinvestasikan oleh Tapera jika memang untung. Jika ternyata dana yang diinvestasikan mengalami kerugian bagaimana? Tentu saja ditanggung bersama oleh seluruh penabung.

Istilah lainnya, bisa saja dana Tapera yang dikumpulkan puluhan tahun itu tidak diterima sesuai jumlah yang sebenarnya ditabung jika manajer investasi mengalami kerugian.

Untuk gampangnya silahkan lihat dana yang diinvestasikan oleh asuransi Jiwasraya. Dana lenyap ketika diinvestasikan secara gegabah ke instrumen keuangan sampah. Apakah dana Tapera juga bisa lenyap ketika nanti kita memasuki usia pensiun?

Tapera ini akan dijalankan secara bertahap mulai tahun depan. Jadi mulai Januari tahun 2021 dimulai dari ASN gajinya akan dipotong 2,5 persen untuk Tapera. Kekurangan 0,5 persen akan ditanggung pemberi kerja yang dalam hal ini adalah negara. Lalu secara bertahap Tapera ini akan diwajibkan ke TNI, Polri dan pegawai BUMN dan BUMD mulai tahun 2022-2023.

Kemudian, tahun 2027 seluruh pemberi kerja swasta wajib memotong gaji karyawannya untuk Tapera. Begitu juga para peserta mandiri wajib ikut Tapera mulai tahun 2027 nanti. Untuk karyawan swasta akan dipotong 2,5 persen dan 0,5 persen akan ditanggung pengusaha. Peserta mandiri tentu saja harus menanggung seluruhnya 3 persen. Lah beban tambahan lagi dong? Begitulah.

Lalu sangsinya kalau tidak ikut Tapera apa? Bagi pemberi kerja (pengusaha) ada sanksi sampai ke pencabutan izin usaha jika tidak mengikutkan karyawannya dalam Tapera. Ngeri ya. Tapi bagi para peserta mandiri yang tidak mau ikut Tapera tidak ada sanksi kalau merujuk ke PP yang baru dikeluarkan tersebut.

Padahal manfaat layanan tambahan (MLT) BPJS Ketenagakerjaan sudah ada manfaat layanan tambahan, jika ingin membangun rumah ataupun renovasi rumah. Tanpa perlu nambah iuran pula malahan. Buat apalagi ada kewajiban ikut Tapera ya?

Dalam triwulan I tahun 2020 ini saja BPJSTK sudah menyalurkan dana Rl1,1 triliun untuk 5.716 unit rumah. Buat apalagi minjam dari Tapera? Walaupun katakanlah mungkin bunganya sedikit lebih tinggi dari Tapera, itu kan menjadi pilihan masing-masing peserta, mau memanfaatkan atau tidak. Jadi, buat apalagi diduplikasi dengan Tapera?

Namun PP nya sudah diterbitkan, artinya sudah harus dijalankan oleh setiap orang mulai tahun 2021 ini secara bertahap. Mau tidak mau suka tidak suka harus dijalankan.

Jadi, di tengah pandemi covid-19 yang menggerus ekonomi dan pendapatan masyarakat ini, kita masih harus dikejutkan dengan beban tambahan berupa pemotongan upah bagi karyawan dan sumbangan tambahan yang harus dibayarkan oleh pengusaha pemberi kerja. Walaupun paling lambat baru wajib tahun 2027 nanti, tapi pusingnya sudah mulai muncul sekarang.

Nantinya juga akan muncul badan baru yang bernama Badan Pengelola (BP) Tapera. Semua gaji dan fasilitas pengurusnya akan dibayar dari iuran peserta Tapera. Padahal, badan ini tidak perlu ada jika Manfaat Layanan Tambahan dari BPJS Ketenagakerjaan saja yang dioptimalkan penggunaannya untuk memberikan bantuan layanan perumahan bagi rakyat.

Masih ingat heboh gaji para direksi BJPS Kesehatan yang fantastis itu? Entah berapa pula nanti para direksi dan karyawan BP Tapera ini akan digaji supaya hidup sejahtera.

Jadi melalui tulisan singkat ini semoga kita semua sudah mendapat gambaran umum soal Tapera yang tidak bisa menjamin dapat rumah itu.

Untuk produk satu ini, pengusaha dan pekerja sama-sama menyatakan keberatan dan menolaknya. Jadi terpulang lagi kepada pemerintah yang mengeluarkan aturannya. Apakah tetap mau dijalankan juga setelah banyak yang nolak?