Hendrik

Keprisatu.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Batam berinisiatif membentuk Pansus Persoalan Listrik. Hal ini terkait banyaknya laporan masyarakat, yang protes kenaikan tagihan listriknya di tengah pandemi covid-19.

“Baru kali ini keluhan masyarakat secara massif dan merata di seluruh Batam, mengeluhkan tagihan listrik. Ini murni menerima masukan bukan mendengar. Sehingga,

Fraksi PKB harus turut ambil bagian dalam solusi persoalan masyarakat ini,” ujar Ketua Fraksi PKB DPRD Batam, Hendrik kepada wartawan di Gedung DPRD Batam, Selasa (9/6/2020).

Ketika rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak PLN, Senin (8/6) lalu, aku Hendrik, banyak alasan yang dikemukakan pihak PLN yang menyebab naiknya tagihan listrik kurang memuaskan bagi Fraksi PKB. Salah satu alasan PLN, karena tidak menurunkan petugas pencatat meteran karena pandemi covid-19.

“Itukan alasan akal-akalan saja. Buktinya, kalau ada masyarakat yang tak telat membayar tagihan listrik, PLN bisa mengirimkan surat ke pelanggan dan bisa memutus meteran pelanggan. Bagi Fraksi PKB, harus ada Pansus Persoalan Listrik ini biar transparan,” ungkap Hendrik.

Memang, kata Hendrik, pihak PLN sudah mensosialisasikan agar masyarakat memoto meteran dan mengirimkan foto ke alamat yang disebutkan PLN.

Baca juga: Walikota Panggil PLN Batam, Bahas Keluhan Masyarakat Tagihan Naik

“Pertanyaannya, kenapa harus memoto. Turunkan saja petugas pencatat meteran karena petugas tidak berinteraksi dengan orang melainkan dengan meteran. Berikutnya, ada juga yang mengirimkan foto meteran tapi tinggi juga tagihan listriknya,” ujar Hendrik.

Humas PLN Batam, Yoga Perdana ditanya melalui WhatsApp (WA) terkait persoalan yang dikatakan Fraksi PKB ini, dirinya menyebut masih dibahas di internal direksi soal keinginan DPRD tersebut. “Kita sementara ikut saja Mas. Katanya mau diundang RDP lagi,” ujar Yoga.(*/ted)