Keprisatu.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) meresmikan Desa Tanjung Kumbik Utara sebagai desa antipolitik uang pertama di Kabupaten Natuna, Selasa (21/07/2020). Selain Natuna, Bawaslu juga membentuk kampung antipolitik uang di Kampung Toga Parit Lapis, Kelurahan Parit Benut, Kecamatan Karimun, Jumat (24/7/2020).
Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar mengatakan, pembentukan desa antipolitik uang ini merupakan kegiatan pendidikan politik ke masyarakat. Sehingga masyarakat tahu bagaimana cara melapor dan bisa menolak politik uang.
“Ini menjadi salah satu metode peningkatan partisipatif masyarakat dalam perannya mengawasi pelaksanaan Pilkada 2020,” ujarnya.
Menurut Fritz, peresmian desa antipolitik uang di Natuna dan Karimun ini merupakan rangkaian kegiatan roadshow di Provinsi Kepri dalam rangka memantau kesiapan Bawaslu Provinsi Kepri dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepri dalam mengawasi Pilkada Serentak 2020. Ia mengungkapkan tiga faktor penyebab terjadinya politik uang yaitu ada pemberi, penerima, dan kesempatan.
“Jika salah satu faktor itu tidak ada, misalnya ada pemberi dan penerima, namun ada warga yang melaporkan praktik politik uang, maka tidak ada kesempatan. Tidak akan terjadi politik uang,” ujar Koordinator Divisi Hukum, Humas dan Data Informasi Bawaslu tersebut.
Politik uang, jelas Fritz, bukan sekadar transaksi sementara, tetapi berdampak lima tahun mendatang. Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018, Bawaslu mendata 35 kasus politik uang yang dibawa ke pengadilan, dan tahun 2019 ada 69 kasus.
“Pada malam masa tenang 14 sampai 16 April 2019 ada 100 pelaku yang terbukti melakukan politik uang. Prediksi Bawaslu berdasarkan indeks kerawanan pemilu, mungkin terjadi lagi politik uang pada Pilkada 2020,” ujarnya. (KS 08)
