Keprisatu.com – Pemerintah melalui Kantor Pertanahan bakal menarik semua sertifikat tanah yang asli. Nah, ada apa? Ternyata, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sudah membuat aturan soal penarikan tersebut.

Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil sudah menerbitkan aturan soal itu. Yaitu, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (Permen ATR) Nomor 1/2021 tentang Sertifikat Elektronik.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 TAHUN 2021

Tujuan dari aturan ini, menurut Sofyan, dalam beleid tesebut adalah untuk meningkatkan indikator berusaha dan pelayanan kepada masyarakat. Sekaligus juga mewujudkan pelayanan pertanahan berbasis elektronik.

Ke depan, tidak ada lagi sertifikat tanah berwujud kertas, semuanya bakal berbentuk elektronik. Di mana penyebutannya sertifikat-el (elektronik).

Memang untuk bisa mewujudkan sertifikat elektronik ini, instansi terkait mesti membuat validasi terlebih dahulu dengan sertifikat tanah sebelumnya. Baik itu dari sisi data, ukuran tanah, dan sebagainya. Setelah validasi selesai dan tuntas, barulah sertifikat tanah bisa berganti dengan sertifikat elektronik.

Penarikan Sertifikat Secara Bertahap

Nah, yang menjadi perhatian dari beleid tersebut adalah, ternyata sertifikat tanah asli yang dipunyai oleh setiap orang, nantinya tidak lagi tersimpan rapi di rumah. Tetapi wajib pemilik serahkan ke pemerintah, dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional.

Aturan tersebut tertera dalam Pasal 16 dari aturan tersebut, yakni:

(1) Penggantian Sertifikat menjadi Sertifikat-el termasuk penggantian buku tanah, surat ukur dan/atau gambar denah satuan rumah susun menjadi Dokumen Elektronik.

(2) Penggantian Sertipikat-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada buku tanah, surat ukur dan/atau gambar denah satuan rumah susun.

(3) Kepala Kantor Pertanahan menarik Sertipikat untuk disatukan dengan buku tanah dan disimpan menjadi warkah pada Kantor Pertanahan.

(4) Seluruh warkah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan alih media (scan) dan disimpan pada Pangkalan Data.

Adapun aturan ini ternyata sudah Sofyan Djalil teken sejak 12 Januari 2021 yang lalu.

MenurutĀ  Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, Kementerian ATR/BPN Dwi Purnama, Selasa (2/2/2021) saat konferensi pers, penarikan bakal bertahap. Dia menjelaskan pelaksanaan sertifikat elektronik ini secara bertahap. Untuk tahap awal adalah lembaga pemerintah dan berlanjut ke badan hukum. Alasannya, badan hukum pemahaman elektronik dan peralatannya lebih siap.

Barulan setelah itu penggantian sertifiakat fisik menjadi sertifikat elektronik milik warga atau perorangan. Kementerian ATR/BPN memastikan tidak akan menarik sertifikat secara paksa.

Nantinya penggantian sertifikat tanah analog menjadi elektronik pelaksanaannya bila terdapat perbaruan data. Salah satunya terjadi bila ada pemberian warisan, hibah, atau jual beli. Nanti penerima hibah, pembeli yang baru mendapatkan sertipikat elektronik. (ks04)

Editor: arham