Keprisatu.com – Anggota DPD RI Haripinto Tanuwidjaya meminta kepada KPU, Bawaslu, dan aparat terkait dari TNI-POLRI, agar menindak tegas pasangan calon (paslon) pilkada yang melanggar protokol kesehatan.
”Bila perlu paslon tersebut didiskualifikasi, jika pelanggarannya berat,” tegas senator yang kini balik ke daerah ini, Kamis (1/10/2020) guna mendukung sistem kesehatan masyarakat di Kepri.
Menurut dia, sebenarnya DPD RI sudah meminta pemerintah pusat agar menunda pelaksanaan Pilkada tahun 2020. Alasannya wabah Covid-19 masih tinggi dan dikhawatirkan akan memunculkan banyak klaster baru.
“Kami DPD RI meminta agar pilkada ini ditunda dulu. Wabahnya belum bisa dikendalikan dan takutnya muncul klaster pilkada,” mantan pebisnis ini.
Mengingat masih tingginya penularan Covid-19, Haripinto mengatakan masyarakat pun akan takut datang ke TPS.
Sehingga bisa terjadi lonjakan angka golongan putih (golput) di Pilkada se-Kepri.
“Kita memang dianjurkan pakai masker, selalu cuci tangan atau menjaga kebersihan. Tapi tidak sedikit juga masyarakat yang ragu-ragu untuk datang ke TPS, sehingga potensi golput ada,” kata Haripinto.
Menurut anggota Komite I yang membidangi pemerintah ini, pertimbangan lain DPD RI agar Pilkada ditunda karena adanya ketidakdisiplinan. ”Sangta dikhawatirkan terjadi kerumunan massa atau acara-acara yang mengundang banyak orang dan lain sebagainya,” ujarnya. (ks 10)
editor: arham
