dr Didi Kusmarjadi, Kepala Dinass Kesehatan Kota Batam

Keprisatu.com – Kasus kaburnya warga yang hasil rapid test nya “reaktif” atau diduga terpapar corona Jumat (21/08/2020) kemarin , ternyata tidak hanya dilakukan AB, warga Karimun yang hingga Sabtu (22/08/2020) masih dicari oleh Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Batam.

Tim Gugus tugas, hingga  Sabtu (22/08/2020) juga tengah mencari keberadaan warga Batam lainnya berinisial  HL,  seorang wanita yang biasa berdagang di Toss 3000.   HL diduga terpapar covid 19.

HL merupakan  salah seorang keluarga dari sekelompok orang yang memperebutkan jenazah seorang pendeta warga Tiban, yang positif corona covid 19 Kota Batam dan  telah meninggal dunia di RSBP Batam.

Saat dikumpulkan untuk didata di tempat jenazah pendeta di semayamkan HL yang  akan dievakuasi ke RSKI Galang, malah memilih kabur.

Dua kasus kaburnya warga yang diduga terpapar corona ini , membuat petugas harus bergerak cepat. Sebab, yang dikhawatirkan adalah potensi penularan ke orang lain yang mempunyai imunitas (kekebalan tubuh) yang rendah.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Batam, Dr Didi Kusmarjadi SPOg, beberapa waktu lalu juga pernah menyinggung soal kaburnya warga yang diduga terpapara corona.

Karena hal itu sangat membahayakan orang lain. Apalagi kalau sampai orang tanpa gejala (OTG) ini ternyata  punya “bibit” Covid-19  di dalam tubuhnya, tentu berbahaya bagi keselamatan orang lain yang kontak langsung dengannya.

“Saya tegaskan, hal itu jelas ada pidananya kalau sampai yang bersangkutan kabur dan “sengaja” menularkan virus corona ke orang lain,” jelas Didi Kusmarjadi.

Dr Didi menjelaskan  pada dasarnya, setiap orang mempunyai hak menerima dan menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya.  Pasien berhak memberikan persetujuan atau penolakan atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap tindakan yang akan dilakukan.

“Hak menerima dan menolak tersebut, tidak berlaku pada penderita yang penyakitnya dapat secara cepat menular ke dalam masyarakat yang lebih luas. (Pasal 56 ayat 2 UU No 36/2009 tentang Kesehatan),” tegas dr Didi.

Apalagi saat ini, penyakit Covid ini sudah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai Penyakit New Emerging Disease yang sangat cepat menular ke dalam masyarakat.

Didi menegaskan  Dinas Kesehatan atau Gugus Tugas dapat melakukan penjemputan untuk dilakukan Karantina Rumahsakit (dirawat di Rumah Sakit).  Jika Pasien covid-19 (PDP) menolak dirawat, dan/atau sudah terkonfirmasi positif,   terbukti menularkan kepada orang lain, dapat dianggap melanggar ketentuan pasal 154,157 UU No 36/2009 jo pasal 5 Uu No 4/1984 dapat diancam dengan ancaman 1 tahun penjara atau denda 1 hingga 100 juta sebagaimana diatur dalam pasal 14 UU No 4/1984 jo pasal 93 UU No 6/2018. (ks03)