Zamzami A Karim

Keprisatu.com – Calon petahana Wali Kota Batam, H Muhammad Rudi seharusnya cuti dari Badan Pengusahaan (BP) Batam demi terlaksananya pilkada yang sehat dan fairness.

Pengamat politik Zamzami A Karim mengemukakan hal itu, Ahad (27/9/2020) ketika dimintai tanggapannya terkait polemik tidak cutinya calon Wali Kota Batam Muhammad Rudi dari BP Batam.

Akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Politik (Stisipol) Raja Haji Fisabilillah ini, menyebutkan Rudi tidak cuti karena BP Batam dianggap Badan Layanan Umum (BLU), bukanlah alasan yang tepat.

Menurutnya, BP Batam merupakan badan publik yang dibentuk oleh Dewan Kawasan Nasional dan mendapatkan suntikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

”Fungsinya, pelayanan bagi dunia usaha dan investasi serta pengelolaan ekonomi Batam. Di sana juga sarat akan kepentingan, karena itu sesiapa pejabat di sana harus melepaskan konflik kepentingannya ketika mengikuti kontestasi politik, termasuk Pilkada Batam,” papar Zamzami kepada Keprisatu.com.

Dilanjutkan dia, jika dikatakan cuti akan menyebabkan agenda pembangunan Batam terkendala, itu juga alasan yang tidak benar. Sebab, ada Wakil Ketua yang secara ex officio akan bertugas sebagai ketua ketika Ketua BP Batam berhalangan karena cuti di luar tanggungan.

Dalam aturan tata negara, kata Zamzami, sebenarnya kedudukan Rudi sebagai wali kota maupun Ketua BP Batam tidaklah berubah. Hanya dituntut oleh UU untuk cuti di luar tanggungan, selama masa kontestasi berjalan.

”Beliau akan kembali lagi dalam jabatannya ketika perhelatan pilkada usai. Jabatan beliau tidak hilang, hanya cuti buat sementara. Cuti di luar tanggungan berarti melepas semua atribut jabatan, termasuk segala fasilitas jabatan untuk  sementara waktu,” ujar Zamzami. (KS 04)