Kepala BP Batam, Muhammad Rudi menghadiri rapat virtual dengan Komisi VI di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (8/6/2021).

Keprisatu.com – Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi, menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara virtual bersama Komisi VI DPR RI membahas tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BP Batam Tahun 2022.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, dalam RDP tersebut hadir secara virtual di Gedung Pemko Batam. Pada kesempatan yang sama Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto; Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Wahjoe Triwidijo Koentjoro.

Hadir juga Anggota Bidang Pengembangan Kawasan Investasi, Sudirman Saad; dan Anggota Bidang Pengusahaan BP Batam, Syahril Japarin hadir secara langsung di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (8/6/2021).

Dalam RDP ini Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto, menyampaikan Kinerja Pelaksanaan Anggaran BP Batam dan RKP dan RKA BP Batam.

Purwiyanto, memaparkan pelaksanaan anggaran 2021 tidak terlepas dari terjadinya pandemi Covid-19 yang berdampak signifikan terhadap pergerakan roda ekonomi di Batam dalam tahun 2021, dan masih berjalan proses pengadaan dari belanja tambahan yang bersumber dari saldo.

Suasana rapat virtual dengan Komisi VI DPR RIdi Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (8/6/2021).

Terkait kinerja ini, dalam sisa waktu tahun 2021, BP Batam akan berusaha mempercepat realisasi penerimaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Antara lain melalui penagihan piutang dan mempercepat kegiatan yang menghasilkan PNBP.

Purwiyanto juga menyampaikan, dalam tahun 2022, fokus pembangunan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBP) Batam adalah pemulihan industri, pariwisata, dan lnvestasi.

“Fokus tersebut sejalan dengan salah satu Fokus Pembangunan Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural,” kata Purwiyanto.

Sehubungan dengan itu, dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, BP Batam akan mendukung perkembangan
empat sektor prioritas, yaitu:

1. Industri manufaktur yang mempunyai nilai tambah tinggi. Seperti industri smartphone, teknologi informasi dan komunikasi, serta kedirgantaraan;

2. Industri jasa. Seperti maintenance,repair, and overhaul (MRO) pesawat dan kapal, shipbuilding dan shipyard, pendidikan dan kesehatan internasional, serta financial service khususnya digital financial;

3. Kegiatan pengembangan logistik. Seperti transhipment, e-commerce, warehouse dan infrastructure link; serta

4. Pariwisata yang berfokus pada pembangunan destinasi wisata dan even pariwisata, serta pengembangan industri kreatif (sinematografi).

Selain dengan BP Batam, Komisi VI DPR RI juga menggelar RDP dengan Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kepala BP Kawasan Sabang, Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS). (ks03)

Editor: tedjo