Keprisatu.com – Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kepri diminta tegak lurus dengan visi dan misi Presiden Jokowi. Kepri harus pula memperhatikan 5 arahan utama Presiden. Yaitu pembangunan SDM, Pembangunan infrastruktur, Penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan  transformasi ekonomi.

Dirjen Bina Pembangunan daerah Kementerian Dalam Negeri, Hari Nur Cahya Murni sampaikan arahan tersebut saat Konsultasi Publik RKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 secara virtual, Senin (15/2/2021).

Hari Nur Cahya Murni juga menyampaikan bahwa perlu sinergi dan sinkornisasi untuk memastikan terwujudnya efektivitas pembangunan di daerah. Sinergi dan sinkronisasi itu guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2021. Yakni sinergi dan sinkronisasi perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan antarpemerintah daerah melalui rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).

BACA JUGA: Prestasi Kepri Nomor 5, Ekonomi Nomor 33

Plh Gubernur Kepri, TS Arif Fadillah membuka secara resmi Konsultasi Publik RKPD Provinsi Kepri Tahun 2022 melalui video conference dari Ruang Rapat Lt. IV Kantor Gubernur Kepri, Tanjungpinang, Senin (15/2/2021). RKPD mengusung tema Peningkatan Kesejahteraan dan Daya Saing Melalui Pemulihan Ekonomi dan Sosial Kemasyarakatan serta Pengembangan Infrastruktur.

Hadir antara lain Asisten Administrasi Umum M Hasbi, Kepala Barenlitbang Andri Rizal, Kepala Dinas PMD dan Catatan Sipil Sardison. Kemudian Biro Pembangunan Aries Fhariandi, Kepala Kantor Satpol PP Teddy Mar, Rektor Umrah Agung Dhamar Syakti, dan Tokoh Masyarakat Raja Al-Hafiz.

Landasan Penyusunan RAPBD 2022 

Dari sambungan video conference, turut hadir DPRD Provinsi Kepri, BPKP Perwakilan Kepri, Pimpinan Instansi Vertikal. Selanjunya Bappeda Kabupaten/Kota, Para akademisi, Pimpinan Asosiasi Profesi dan Dunia Usaha serta Organisasi Masyarakat dan Pemuda.

Plh Gubernur Kepri menjelaskan, RKPD memuat kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya. Baik yang pelaksanaannya langsung oleh pemerintah maupun dengan partisipasi masyarakat.

Selain itu, RKPD memiliki peran sangat strategis karena menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Ini menjadi landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

“Penyusunan RKPD ini akan menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS dan dasar dalam penyusunan RAPBD tahun 2022,” jelasnya.

BACA JUGA: Ekonomi Kepri Nomor Buncit Kedua di Indonesia

Selanjutnya kepada seluruh stakeholder yang hadir pada acara ini, Arif menyampaikan agar memberikan sumbangan pemikiran. Sehingga melalui forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2022 ini dapat mengakomodir berbagai aspirasi masyarakat. Hasilnya akan melalui paduserasi dengan kebijakan dan program pembangunan pemerintah serta menjawab permasalahan dan kebutuhan tahun 2022.

“Kami berharap masukan dan saran dari semua, baik dari Kemendagri, DPRD, para akademisi, organisasi profesi, tokoh masyakarat dan pemuda untuk menyempurnakan penyusunan RKPD ini. Sehingga dapat menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan anggaran dan pembangunan,” harapnya. (ks04)

editor: arham