Beranda Tanjungpinang Ragam Keberatan Anggota DPRD Tanjungpinang, Jika Tarif Pas Pelabuhan SBP Tetap Dinaikkan

Ragam Keberatan Anggota DPRD Tanjungpinang, Jika Tarif Pas Pelabuhan SBP Tetap Dinaikkan

56
0
Wakil Ketua I DPRD Tanjungpinang, Ade Angga

Tanjungpinang, Keprisatu.com – Wakil Ketua I DPRD Tanjungpinang, Ade Angga melayangkan keberatan atas rencana PT Pelindo yang ingin menaikkan tarif pas Pelabuhan Sri Bintan Pura (SBP) Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri).

Dia menuturkan, kenaikan Rp15 ribu sangat membebani masyarakat. Selama ini juga, pendapatan Pelindo yang mencapai Rp800 juta per bulannya cukup besar. Sehingga kenaikan itu tidak diperlukan.

“Tadi juga dijelaskan pendapatan Pelindo Rp800 juta per bulan dari pas Pelabuhan. Inikan pendapatan yang cukup besar, belum lagi pendapatan lainnya,” ujarnya.

Jika Pelindo tetap menaikkan tarif pas pelabuhan itu, pihaknya tidak akan segan untuk langsung ke Pelindo Pusat.

“Kalau mereka tetap tidak mengindahkan, mungkin kami akan mendesak langsung ke Pelindo pusat,” ucap Ade.

“Sepertinya mereka mau membatalkan. Namun tetap ingin menaikkan yang internasional,” tambahnya.

Reaksi serupa disampaikan saat  Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Tanjungpinang, Senin (20/01). Secara umum, seluruh fraksi yang hadir menolak keras rencana kenaikan tarif pas Pelabuhan SBP Tanjungpinang itu.

Ketua DPRD Tanjungpinang, Agus Djurianto mengatakan, penentuan tarif itu memang kewenangan PT Pelindo meskipun terdapat bagi hasil dengan Pemkot Tanjungpinang dalam pas pelabuhan.

Namun, tidak ada salahnya jika PT Pelindo turut mendengarkan aspirasi dan saran dari masyarakat, Pemkot Tanjungpinang, dan anggota dewan.

“Mereka memang punya hak. Tapi kan harus ingat pertimbangan kami dan daerah juga. Karena itu akan berdampak luas,” katanya.

Agus menjelaskan, berbagai hal bisa saja terjadi jika PT Pelindo tetap memaksakan kehendak tersebut. Misalnya saja, masyarakat dapat ramai-ramai mendatangi Pelabuhan SBP Tanjungpinang.

Di ruang RDP saja, berbagai perkataan sudah dilontarkan oleh perwakilan masyarakat yang hadir.

“Misalnya masyarakat tutup itu. Bisa saja. Makanya harus mendengar dari DPRD, masyarakat, dll. Saya takut terjadi hal yang tidak diinginkan,” ucapnya.

“Tidak ada tunda, tapi batalkan. Kalau tak diindahkan, sekarang ekonomi masyarakat sedang tidak baik-baik saja. Akan diserang itu Pelabuhan, yakin saya seyakin-yakinnya. Akan ada demo-demo besar atau pembakaran dan sebagainya,” tambah Agus.

(KS03) 

Editor : Tedjo