Polisi bubarkan paksa rencana aksi PMFN

Keprisatu.com – Polresta Barelang membubarkan paksa rencana deklarasi Perkumpulan Masyarakat Flores Nusantara (PMFN) diranah lapang Welcome To Batam (WTB) Batam Centre, Jumat (19/3/2021) sekitar pukul 15.00 WIB.

Diduga kegiatan tersebut tidak mengantongi izin dari pihak Kepolisian dan BP Batam sebagai pemilik lahan.

Pantauan dilapangan, sebelum terjadinya pembubaran paksa, pihak Kepolisian sempat bernegosiasi dengan pihak PMFN. Namun, mereka tidak menerima dan sempat adu argumen dan bahkan beberapa orang dari mereka melawan.

Setelah mengamankan empat orang yang dianggap melawan petugas, aparat keamanan juga membongkar sebagian tenda yang sudah dipasang oleh pihak panitia.

“Iya kita terpaksa membubarkan mereka. Dan bahkan empat orang kita amankan ke Polresta karena melawan petugas,” kata Kabag Ops Polresta Berelang, Kompol Lulik Febyantara.

Lulik mengatakan, sebelum dibubarkan, pihaknya mendapatkan informasi terlebih dahulu akan ada pelantikan pengurus Perkumpulan Masyarakat Flores Nusantara yang direncanakan akan dihadiri sebanyak 500-1000 orang. Kata dia, tidak hanya pihak Kepolisian saja yang ingin membubarkan, tapi juga pihak BP Batam ingin membubarkan kegiatan tersebut.

“Kita sudah koordinasi dengan pihak BP Batam, izin dari polisi tidak ada dan izin menggunakan lahan ini dari BP Batam juga tidak ada,” ucapnya.

Selain izin keramaian tidak ada sambungnya, anjuran pemerintah tidak memperbolehkan keramaian ditengah pandemi Covid-19.

“Situasi ditengah pandemi Covid-19 tidak memungkinkan untuk membuat keramaian. Mengingat masih adanya pandemi ini,” ucapnya.

Sementara itu, salah satu Dewan Pendiri Perkumpulan Masyarakat Flores Nusantara, Andi Kusuma kecewa apa yang dilakukan pihak Kepolisian. Menurutnya, tindakan yang dilakukan mengekang kebebasan masyarakat untuk membuat suatu organisasi.

“Kami bentuk organisasi dan mau mendeklarasikannya besok malam. Mereka paksa supaya kami tidak melanjutkan acara ini,” ucapnya.

Kata Andi, pembubaran paksa agar deklarasi ini tidak berjalan tidak mendasar. Kata dia, pihak Kepolisian menyatakan apabila deklarasi ini tetap berjalan diduga akan menimbulkan konflik.

“Saya jamin tidak akan ada konflik, dan kami juga sudah mengirimkan surat polisi. Kalau bicara pandemi, kenapa pujasera, pesta pernikahan dan bahkan jekpot sudah buka tidak masalah,” ucapnya.(KS10).

Editor : Tedjo