Tarmizi, Anggota DPRD Bintan

Keprisatu.com – Tarmizi anggota DPRD Kabupaten Bintan dapil 3 Bintan timur dari Fraksi Partai Hanura,  mengaku kecewa dengan kinerja Dinas Perumahan dan Pemukiman ( Perkim) Bintan. Tarmizi mengaku hal itu karena anggaran kegiatan yang diajukannya mengalami pemotongan.

“Saya kecewa dengan Perkimtan, karena banyak rencana kegiatan yang saya ajukan, banyak yang dipotong,” ujar Tarmizi.

“Padahal,  banyak  kegiatan fisik yang mengutamakan kepentingan masyarakat seperti semenisasi, rehab mushola dan lain – lain, tetapi anggaran kegiatan tersebut dipotong 30 – 40 persen,” ungkap Tarmizi.

Tarmizi mencontohkan kegiatan yang diajukannya rehab surau Nur Hidayah di Kampung Baru keke dengan pagu yang diajukan 100 juta, malah dipotong sebersar Rp 38 juta. Alasannya untuk perencanaan dan pengawasan dan tersisa 62 juta.

“Itu belum lagi akan dipotong pajak 12.5% tentu pelaksanaan renovasi menjadi tidak maksimal. Lalu ada juga  pemasangan batu miring di surau perumahan Yudha Oktaviary Kelurahan Seilekop dimana dari pagu 200 juta menjadi 162 juta,” ujar Tarmizi lagi.

Lebih lanjut Tarmizi mengatakan pemotongan yang dilakukan oleh Perkim dengan alasan untuk Perencanaan dan pengawasan, sudah sangat  terlalu kerena Tarmizi sudah menanyakan kepada konsultan bahwa untuk perencanaan dan pengawasan 5% saja, dan maksimal 7%.

Menurut Tarmizi, pemotongan anggaran yang dilakukan terlalu besar  dalam 1 kegiatan anggota Dewan saja. Menurut Tarmizi bahwa kalau Perkim memotong 10% masih masuk di akal dan masyarakatnya tentunya tidak dirugikan dan dari 10% perkim masih dapat keuntungan.

“Namun kalau pemotongan sampai diatas 30 persen, berapa keuntungan pribadi yang didapatkan disana di kali dengan sekitar 400 an kegiatan pembangunan infrastruktur, silahkan hitung sendiri,” tambah Tarmizi. Tarmizi menduga ada hal yang tidak sesuai dengan aturan  dengan dipotongnya  anggaran kegiatan, namun dirinya hanya disuguhkan data tabel saja.

Menurut Tarmizi, DPRD  memiliki tugas pokok pengawasan kinerja pemerintah, dan membuat UU.  “Sudah semestinya saya minta data yang valid, yang katanya itu aturan dari Pemerintah PUPR Kementerian terkait pemangkasan 30 % s/ 40% , namun mereka tidak bisa memperlihatkan data – datanya,” ujar Tarmizi.

Saat dikonfirmasi oleh awak media melalui Via Whatshapp Kepala Dinas Perumahah dan Pemukiman ( Perkim ) Kabupaten, Juni Rianto, menjawab tidak paham terkait pemangkasan anggaran. (KS05)

Editor : Tedjo