Keprisatu.com – Pelaksana Harian (Plh) dan Pelaksana Tugas (Plt) tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan pada aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai.

Soal kewenangan dari aspek kepegawaian, Kepala Badan kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana memaparkannya sesuai dengan Surat Edaran (SE) Nomor 2/SE/VII 2019. SE ini teruntuk kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah.

Mengacu pada Pasal 14 ayat (1,2, dan 7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dalam SE-nya Bima menyampaikan, pejabat yang melaksanakan tugas rutin terdiri atas Plh yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif berhalangan sementara. Sedangkan Plt melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.

“Pejabat pemerintahan yang memperoleh wewenang melalui mandat, tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis. Termasuk yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi kepegawaian dan alokasi anggaran,” tulis Bima dalam keterangan resminya dalam laman resmi Setkab.

Terkait keputusan atau tindakan yang bersifat strategis, Bima mengutip Pasal 14 ayat (7) UU Administrasi Pemerintahan. Menurutnya, keputusan atau tindakan yang memiliki dampak besar seperti penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah.

Sedangkan terkait perubahan status hukum kepegawaian, Plh atau Plt tidak berwenang melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai. “Keduanya tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan pada aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai,” tegas Bima, sebagaimana media daring ini melansirnya dari laman Hukumonline, Jumat (12/2/2021).

Kewenangan Plh dan Plt

Dalam SE ini terdapat 10 kewenangan Plh dan Plt dalam aspek kepegawaian, antara lain;

1. Melaksanakan tugas sehari-hari pejabat definitif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

2.Menetapkan sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja pegawai;

3.Menetapkan surat kenaikan gaji berkala;

4.Menetapkan surat cuti selain Cuti di Luar Tanggungan Negara dan cuti ke di luar negeri;

5.Menetapkan surat tugas/surat perintah pegawai;

6.Melakukan hukuman kedisiplinan pegawai tingkat ringan;

7.Menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar instansi;

8.Memberikan izin belajar;

9.Memberikan izin mengikuti seleksi jabatan pimpinan tinggi/administrasi; dan

10.Mengusulkan pegawai untuk mengikuti pengembangan kompetensi.

Bima pun menuturkan, penunjukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sebagai Plh atau Plt tidak perlu ada pelantikan atau pengambilan sumpah. “Penunjukan PNS sebagai Plh dan Plt tidak perlu ada penetapan dengan keputusan, melainkan cukup dengan Surat Perintah dari Pejabat Pemerintahan lebih tinggi yang memberikan mandat,” katanya.

Selain itu, SE juga menyebutkan bahwa Plh atau Plt bukanlah jabatan definitif. Oleh karena itu, PNS yang mendapat mandat  sebagai Plh atau Plt tidak mendapat tunjangan jabatan struktural, sehingga dalam surat perintah tidak mencantumkan besaran tunjangan jabatan.

Bima juga menyebutkan, pengangkatan sebagai Plh atau Plt pun tidak boleh menyebabkan yang bersangkutan bebas dari jabatan definitifnya. Tunjangan jabatan tetap pembayarannya sesuai dengan jabatan definitifnya. “Penunjukan PNS sebagai Plt melaksanakan tugasnya paling lama 3 (tiga) bulan dan perpanjangan paling lama 3 (tiga) bulan,” sebut Bima.

PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, atau Jabatan Pelaksana, menurut SE ini hanya dapat ditunjuk sebagai Plh atau Plt dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas yang sama atau setingkat lebih tinggi di lingkungan unit kerjanya. (ks04)

LIHAT: https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d4d2d0e0e468/ini-dia-kewenangan-plh-dan-plt-dalam-aspek-kepegawaian