Yusuf SMn MM, Anggota Komisi 3 DPRD Propinsi Kepri

Batam, Keprisatu.com –Sempat menunda kenaikan BBM di awal September 2022, akhirnya pemerintah  tetap juga menaikkan harga BBM. Karuan saja kenaikan bbm terutama jenis solar dan pertalite, membuat semua pihak menjerit.

Sejak naik pada 5 September, keputusan pemerintah menaikkan bbm, memantik akasi penolakan dari berbagai elemen .

Salah satu penolakan muncul dari Ketua DPD PKS Kota Batam, Yusuf SMn MM. Anggota Komisi 3 DPRD Kepri itu menegaskan bahwa PKS menolak keputusan BBM naik.

Yusudf SMn menegaskan  selaku ketua DPD PGS Kota Batam sekaligus anggota DPRD provinsi Kepri menolak kenaikan BBM.

“Alasannya karena kenaikan BBM itu berdampak langsung pada ekonomi masyarakat Kepri, di mana Kepri sebagai provinsi kepulauan banyak masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan,” ujar Yusuf SMn Rabu (6/9/2022) .

Yusuf mengatakan sudah jelas, kenaikan bbm jenis solar dan pertalite , bagi nelayan sangat memberatkan. Apalagi bahan bakar adalah modal utama untuk cari nafkah untuk menghidupkan  mesin perahunya, pompongnya .
Selain nelayan, lanjut Yusuf SMn ,  banyak masyarakat Kepri  khususnya di  kota Batam yang berprofesi sebagai driver ojek online baik ojek online maupun driver taksi online.
“Dengan adanya kenaikan BBM ini tentu mereka terdampak Langsung jadi nelayan dan driver online. Mereka adalah  orang yang jelas jelas terdampak langsung terhadap kenaikan BBM,” kata Yusuf SMn.
Dia memaparkan modal kerjanya bertambah, namun  bisa jadi pendapatannya berkurang. Selain itu dari kenaikan BBM ini ada  efek domino  yang tak kalah membuat warga mulas dan sakit perut.
“Efek dominonya,  naikkan harga-harga kebutuhan pokok. Dengan demikian masyarakat kota Batam lebih besar lagi dampaknya,” katanya.
Yusuf SMn menegaskan, “Kami menyampaikan kepada pemerintah pusat menyuarakan, agar pemerintah berkenan untuk membatalkan kenaikan BBM ini. Semua demi pemulihan ekonomi masyarakat penduduk Indonesia, lebih khusus penduduk Kepri dan juga Batam,” kata Yusuf .

Tolak Harga BBM Naik, PKS Walk Out di Rapat Paripurna

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR RI menolak mentah-mentah kenaikan harga BBM. PKS menyuarakan langsung penolakan tersebut di dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Anggota-anggota fraksi PKS sampai memilih walk out dalam forum Rapat Paripurna. Adapun dalam Rapat Paripurna ke-4, diagendakan pengambilan keputusan soal RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021.

Dalam Rapat Paripurna tersebut anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Mulyanto meminta waktu untuk interupsi saat Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mau menyampaikan pandangan pemerintah soal RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2021.

Dalam interupsi itu, Mulyanto menyatakan PKS menolak kenaikan harga BBM subsidi yang diumumkan sejak Sabtu 3 September lalu. PKS memandang kenaikan harga BBM akan memberatkan masyarakat.

“Kami ingin sampaikan aspirasi masyarakat melalui PKS, dengan ini kami menyatakan Fraksi PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi karena ini jelas-jelas memberatkan masyarakat,” ungkap Mulyanto dalam Rapat Paripurna yang dilakukan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (6/9/2022).

Mulyanto menyinggung sudah banyak demo penolakan kenaikan harga BBM di tengah masyarakat. Sudah seharusnya kenaikan harga BBM dibatalkan.

“Hari ini demo terus menerus dilakukan masyarakat. Kami mendukung demo-demo di tengah masyarakat atas penolakan ini,” kata Mulyanto.

“Kami menyatakan walk out dari forum ini, demikian terima kasih,” tegas Mulyanto.

Saat interupsi dilakukan Mulyanto, semua anggota fraksi PKS yang hadir di paripurna mengangkat kertas bertuliskan ‘PKS MENOLAK KENAIKAN HARGA BBM’. Tak lama kemudian satu persatu anggota dewan Fraksi PKS angkat kaki dari ruang Sidang Paripurna. (KS 03)

Editor : teguh joko lismanto