Keprisatu.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) menilai penyelenggara Pilkada Serentak 2020 dapat menggerakkan perekonomian di daerah, yang saat ini lesu akibat imbas pandemi covid-19.
Pasalnya, dana yang bergerak di daerah mencapai Rp20 trilun. Dana itu terdiri atas Rp15 trilun untuk KPU, Bawaslu, dan Keamananan. Sisanya Rp5 trliun bisa datang dari para calon dan tim sukses.
“Sekurangnya terdapat Rp9 triliun yang dikucurkan langsung ke 270 daerah penyelenggara Pilkada, di mana sebanyak 60 persen dana tersebut akan dipakai untuk mendanai panitia ad hoc di daerah. Kemudian tiap pasangan calon juga akan mengeluarkan dana untuk kampanye, artinya ada perputaran ekonomi di sana,” kata Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Politik dan PUM) Kemdagri, Bachtiar di Jakarta seperti dilansir BeritaSatu.com, Senin (27/7/2020).
Sebanyak 206 Daerah Termasuk Kepri Sudah Cairkan 100 Persen Dana Pilkada
Bachtiar menjelaskan, dalam beberapa minggu terakhir, Kemdagri telah mengadakan roadshow ke beberapa provinsi. Di antaranya, Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Papua, Papua Barat, Maluku, dan Nusa Tenggara Barat.
Dalam roadshow itu, semua daerah penyelenggara Pilkada menyatakan kesiapannya. Bahkan, sebagian besar sudah 100 persen menyalurkan dana Pilkada kepada penyelenggara yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sesuai dengan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).
“Tinggal beberapa daerah yang pencairannya masih di bawah 40 persen. Itu sudah kami berikan teguran. Kalau minggu ini tidak ada perkembangan, akan kami panggil,” jelas Bachtiar.
Menurut Bachtiar, penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi covid-19 akan menjadi tantangan sekaligus peluang bagi calon pasangan kepala daerah, untuk menjalankan adaptasi kebiasaan baru di tengah masyarakat.
Penyelenggara Pilkada juga sekaligus akan menjadi agen sosialisasi pentingnya menjalankan protokol kesehatan, baik saat menjalankan tahapan Pilkada maupun pada aktivitas sehari-hari.
“Kita juga mendorong para pasangan calon mengubah alat peraga kampanye dari kaos dan stiker menjadi masker dan hand sanitizer yang paling dibutuhkan masyarakat saat ini,” jelasnya.
Bachtiar menegaskan, metode kampanye juga otomatis akan berubah dan menjadi kreatif, memadukan teknologi informasi seperti webinar yang sekarang marak digunakan. KPU juga didorong untuk memberikan materi debat Pilkada dengan tema peran Kepala Daerah dalam penanganan covid-19 dan dampak sosial ekonominya.
“Narasi ini harus kita angkat supaya masyarakat mendapatkan pemimpin terbaik karena masyarakat membutuhkan pemimpin di masa krisis, bukan di masa normal,” tutup Bachtiar.(ks01)
