Soerya Respationo bersama pengusaha Karimun dalam pertemuan terbuka di Karimun, Minggu (29/11).

Keprisatu.com – Pelaku usaha dan ekonomi dari berbagai industri di Karimun curhat ke Calon Gubernur Kepri, Soerya Respationo, dalam pertemuan terbuka di Hotel Aston Karimun, Minggu (29/11). Mereka mengeluh terkait tingginya biaya ekonomi di kawasan Free Trade Zone (FTZ) atau kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan di Kabupaten Karimun.

Dalam pertemuan itu, para pelaku usaha menyampaikan keluh kesahnya terkait penurunan ekonomi saat ini di Kepri. Mereka berharap, apa yang menjadi keluh kesahnya itu dapat tersampaikan saat Soeryo terpilih menjadi Gubernur Kepri.

Seperti disampaikan Ketua Panguyuban Sosial Marga Tionghoa Kabupaten Karimun, sekaligus pengusaha, Eddy Viryadharma. Ia meminta apabila nantinya Soerya Respationo terpilih sebagai Gubernur Kepri diharapkan dapat memperjuangkan diberlakukannya FTZ secara menyeluruh di Kawasan Karimun.

“Jika nanti Bapak terpilih sebagai kepala daerah di Provinsi Kepri, kalau kami boleh meminta, kiranya bisa memperjuangkan diberlakukannya FTZ secara menyeluruh di kawasan Karimun,” kata pria akrab disapa Eddy Asun itu.

Eddy menyampaikan, aturan yang telah ada selama ini sedikit memberatkan pengusaha, khususnya di Kabupaten Karimun. Salah satunya terkait masuk dan keluarnya barang di kawasan FTZ.

Menurutnya, aturan yang ada saat ini sangat memberatkan dan melakukan aktivitas secara ilegal dapat membahayakan usaha. “Kami meminta agar ada perhatian serius dari Calon Kepala Daerah di Kepri nanti. Setidaknya memberikan solusi yang terbaik untuk pengusaha, khususnya di saat pandemi seperti ini,” katanya.

Keluh kesah para pelaku usaha itu, langsung ditanggapi oleh Soerya Respationo. Ia mengatakan, akan melakukan inventarisasi akan semua produk-produk perundang-undangan yang ada di Kepri, termasuk terkait kebijakan FTZ.

“Kalau kami diberikan kepercayaan untuk memimpin Kepri, kami akan menginventarisasi semua produk-produk aturan perundang-undangan yang ada di Kepri. Mengingat, semua ini harus diputuskan melalui kajian-kajian yang signifikan,” kata Soerya.

Soerya juga mengatakan, meskipun begitu, dirinya memastikan tidak akan ada peraturan yang saling bertabrakan antara aturan satu dengan yang lain. “Sebab jika sudah bertabrakan pasti akan berpotensi memunculkan biaya tinggi yang pada akhirnya akan merugikan konsumen atau masyarakat,” katanya.

Sebagaimana diketahui, aturan yang mengatur terkait FTZ ini bermula dari adanya UU Nomor 44 Tahun 2007, tentang kawasan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-undang .

Dalam undang-undang ini, pengaturan kewilayahannya berdasarkan pada 3 peraturan pemerintah (PP), yakni UU 46 di mana menetapkan Batam sebagai kawasan bebas atau Free Trade Zone. Kemudian PP No 47 yang menetapkan sebagian Pulau Bintan dan Tanjungpinang sebagai kawasan bebas dan perdagangan bebas atau FTZ, serta PP 48 yang menetapkan sebagaian karimun sebagai kawasan FTZ.(ks12)

Editor : Aini