Ekspose kasus data ribuan warga Karimun ini, diduga disalahgunakan oleh dfistributor kartu seluler

Keprisatu.com – Jajaran Kepolisian Resor Karimun mengungkap tindak pidana penyalahgunaan data kependudukan yang dilakukan salah satu distributor kartu prabayar di Kabupaten Karimun.

Pelaku yang diketahui berinisial Zu alias Fi (26) tersebut melakukan tindak pidana penyalahgunaan data kependudukan dengan cara mengaktifkan kartu prabayar Global Sytem For Mobile Communications (GSM) perdana IM3 menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara ilegal.

Pelaku juga diketahui telah mengaktifkan sebanyak 4.000 kartu perdana IM3 dalam satu bulan, untuk memenuhi target agar mendapatkan bonus sebesar Rp 6.500.000.

Kasat Reskrim Polres Karimun AKP Herie Pramono mengatakan, aksi Zu terungkap setelah adanya informasi dari masyarakat terkait adanya penjualan kartu perdana IM3 yang telah aktif.

Seharusnya, kartu perdana itu aktif setelah adanya pengaktifan menggunakan NIK KTP. Namun, kartu perdana IM3 itu dibeli sudah dalam keadaan terdaftar.

“Tersangka ditangkap di kediamannya di Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun,” kata Kasat Reskrim Polres Karimun, AKP Herie Pramono.

Pelaku diamankan polisi di rumahnya pada 27 Januari 2021 kemarin, dalam penangkapan itu juga disita 750.000 kartu perdana GSM IM3, 1 unit komputer, 2 modem aktifator dan pisau cutter untuk memotong kartu perdana.

“Pemeriksaan kita, modus ZU mengaktifkan kartu perdana itu dengan cara menggunakan modem aktifator yang dihubungkan melalui komputer, dimana dalam sekali aktivasi bisa langsung mengaktifkan 16 kartu perdana,” katanya.

Kartu-kartu yang telah diaktifkan itu selanjutnya di jual kembali kepada masyarakat.

“Zu telah mengantongi 250.000 NIK dari 750 barang bukti yang diamankan polisi. Satu NIK bisa mengaktifkan 3 GSM,” katanya.

Herie mengatakan, saat ini Satreskrim Polres Karimun masih mengembangkan kasus tersebut. Baik itu terkait sumber Zu mendapatkan ribuan NIK ataupun kemungkinan adanya pihak-pihak lain yang terlibat.

“Kita masih menelusurinya,” kata Heri.

Atas tindakannya, Zu disangkakan pasal 51 (2) Jo 32 UU RI No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun. (KS12)
 

Editor : Joko