Keprisatu.com – Kepala daerah dan penyelenggara pemilu agar  mempercepat proses penetapan hasil Pilkada Serentak 2020. Ini agar terjadi keserentakan pelantikan kepala daerah terpilih, sebagaimana amanat undang-undang. Selain itu perlu untuk memastikan tata kelola pemerintahan, di masa pandemi tetap berjalan.

Hal itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda)            Kemendagri, Akmal Malik sampaikan dalam konferensi pers di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (17/2/2021) lalu.

”Sekali lagi kami imbau kepada gubernur, KPU, kemudian juga DPRD untuk segera mempercepat proses di masing-masing tahapan. Kita membangun keserentakan ini adalah amanat UU. Kita melaksanakan ini sebagai langkah memerangi covid-19 agar jangan terlalu banyak kegiatan-kegiatan di daerah,” katanya.

Selain secara serentak dan bertahap, Akmal memastikan gelaran pelantikan kepala daerah secara virtual. Tentu, tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Mengingat, pelaksanaan pelantikan masih dalam masa pandemi Covid-19.

Akmal menyampaikan, pelantikan kepala daerah nanti pelaksanaannya secara serentak dan bertahap.

Untuk Keserentakan

Untuk keserentakan tahap awal, sesuai rencana, pelantikan pada 26 Februari 2021. Pelantikan ini bagi 122 daerah peserta Pilkada Tahun 2020 yang tidak menghadapi sengketa di MK. Angka ini akan bertambah dengan daerah yang pengajuan sengketanya yang MK tolak.

“Mengingat rentang atau disparitas masa jabatan antara satu daerah dengan daerah lain cukup tinggi, maka nanti akan kita lantik di akhir Februari. Insya Allah, rencana awal adalah tanggal 26 Februari. Kemudian setelahnya kita akan lantik lagi. Nanti pelantikan pada akhir Februari adalah 122 (kepala daerah) yang tidak ada sengketa. Plus dengan sejumlah daerah yang hari ini akan kita ketahui, berapa jumlahnya yang MK tolak sengketanya. Kami memperkirakan kurang lebih 50, jadi dengan demikian ada 170-an daerah yang kepala daerahnya nanti akan kita lantik di akhir Februari ini,” jelasnya.

Pada tahap kedua, pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 akan dilakukan pasca putusan sengketa dari Mahkamah Konstitusi (MK) ditambah dengan daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada Maret dan April 2021.

“Untuk mereka yang sengketanya berlanjut di MK, yang putusanya tanggal 24 Maret, kemudian mereka sebanyak 13 daerah yang habis di bulan Maret, kemudian dengan 17 (daerah) yang habis di bulan April, pelantikannya akhir April,” beber Akmal.

BACA JUGA: Gugatan INSANI Ditolak, AMAN Segera Dilantik

Sementara itu daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada bulan Mei dan Juni 2021, pelantikan pada tahap berikutnya. “Kemudian untuk yang bulan Mei ada 11 daerah dan Juni ada 17 daerah. Itu pelantikan nanti di akhir Juni, atau ada pilihannya Juni atau 1 Juli,” terangnya.

Nah, sementara untuk yang Juli, yaitu Kab. Yalimo, kemudian September,  Kab. Mamberamo Raya dan Kab Muna, dan yang terakhir nanti Kota Pematang Siantar yang (masa jabatannya berakhir pada) Februari 2022. Kita akan mencoba nanti melantik pada bulan Juli atau September. Untuk daerah yang 4 ini,  beberapa hal masih kami komunikasikan, agar nanti kita tidak melanggar ketentuan Pasal 60 UU Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 162 UU Nomor 10 Tahun 2016, terkait masa jabatan kepala daerah adalah sepanjang 5 tahun,” tandas Akmal. (ks04)

editor: arham