Keprisatu.com – Aanggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 yang sedang berjalan diperkirakan defisit Rp 200 miliar. Kini dewan maupun eksekutif harus berpikir keras menutupinya dengan rasionalisasi anggaran. Apalagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang diharapkan dapat kreatif menggali pemasukan asli daerah (PAD), masih jauh dari harapan.
Menurut Ketua Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin pada pekan ini, APBD Perubahan Kepri 2022 sudah diprediksi akan defisit sekitar Rp 200 miliar. Untuk itu, ia segera akan meminta data-data riil mengenai defisit anggaran tersebut kepada eksekutif supaya cepat dicarikan jalan keluarnya.
Jika tidak segera dicarikan jalan keluar, Wahyudin khawatir mengganggu program-program Pemprov Kepri terlebih yang berkaitan dengan masyarakat. Dalam hal ini seperti pengembangan infrastruktur dan pelayanan publik yang sangat diperlukan oleh masyarakat Kepri pascapandemi Covid-19.
Ia meminta eksekutif untuk menunda kegiatan-kegiatan yang urgensinya tidak begitu penting dan menundanya untuk tahun depan saja. Apalagi BUMD Kepri yang sebelumnya digadang-gadang bisa kreatif menggali sumber-sumber PAD, ternyata hasilnya masih sangat jauh dari harapan.
‘’Pendapatan labuh jangkar yang ditargetkan Rp 50 miliar dari BUMD khususnya di PT Pelabuhan Kepri, sama sekali masih nihil,’’ tuturnya.
Sebelumnya BUMD ini malah ditargetkan oleh Gubernur Kepri, H. Ansar Ahmad, SE, MM, bisa menggali PAD hingga Rp 200 miliar per tahun. Untuk itu Gubernur Ansar telah me-launching pemungutan jasa labuh jangkar di titik kawasan laut Berelang pada tahun 2020.
Gubernur Ansar pun kemudian memilih tim BUMD khususnya yang dikomandani oleh Awaluddin pada PT Pelabuhan Kepri untuk merealisasikan target tersebut. Namun target ini gagal total lantaran berbagai kendala dan persoalan yang dihadapi oleh Pemprov sendiri dalam mengegolkan penggalian PAD tersebut. (KS04)
 Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 yang sedang berjalan diperkirakan defisit Rp 200 miliar. Kini dewan maupun eksekutif harus berpikir keras menutupinya dengan rasionalisasi anggaran. Apalagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang diharapkan dapat kreatif menggali pemasukan asli daerah (PAD), masih jauh dari harapan.){kind=link}