Walikota Batam, HM Rudi dalam rapat pembentukan Satgas Pemulangan PMI.

Keprisatu.com – Pemerintah Kota Batam bersama Forkompinda membentuk tim satuan tugas (Satgas) Pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dandim 0316 Batam, Letkol Kav Sigit Dharma Wiryawan ditunjuk langsung sebagai Kepala Satgas Pemulangan PMI ini.

Pembentukan Satgas ini dilakukan dalam rapat yang digelar di Kantor Walikota Batam, Selasa (20/4). Rapat ini digelar untuk mempersiapkan sarana dan prasarana guna menyambut kedatangan para PMI.

“Dengan adanya tim ini, nanti arahan BNPB untuk penerapan protkes dan aturan dari Menkes bisa ditegakan. Nanti semua yang pulang melalui Bagan, wajib dilakukan swab,” kata Walikota Batam Muhammad Rudi, usai rapat.

Selain membentuk tim, dalam rapat juga dibahas mengenai kesiapan sarana pendukung untuk tes PCR oleh BTKLPP Batam. Kata Rudi, saat ini ada 7 mesin PCR di Batam, 3 diantaranya di BTKLPP, satu unit di RSKI Galang, satu unit di RS Bhayangkara, satu unit di RSUD Embung Fatimah dan satu unit di RS BP Batam.

“Soal reagen, kalau masih kurang, Pak Doni (Kepala BNPB) sudah janji akan kasih berapapun,” ujar Rudi lagi.

Terkait ketersediaan tempat karantina PMI, Rudi mengatakan sejak awal pihaknya sudah menyiapkan rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit milik swasta. Kapasitas seluruh rumah sakit sebanyak 2.151 tempat tidur dan

kapasitas fasilitas pendukung karantina sebanyak 1.570 orang.

“Kalau tak cukup juga, rusun-rusun (rumah susun) akan kami gunakan,” tambah dia.

Salah satu persoalan yang kini dihadapi adalah limit waktu singgah PMI yakni 5×24 jam. Sedangkan, pada tanggal 6 sampai dengan 17 Mei 2021 bakal berlaku penutupan moda angkutan baik darat, udara maupun laut. Maka diperlukan dispensasi waktu bagi PMI yang bersangkutan.

Hal ini juga disampaikan Rudi dalam rapat bersama BNPB. Masalah lain yakni biaya operasional penangan PMI, seperti makan, tempat karantina, transportasi dan SDM.

Selain itu juga terdapat PMI yang dokumen PCR Test diduga palsu dan tidak dilakukan pemeriksaan PCR di Malaysia. Kemudian masalah lainnya adalah jadwal kedatangan kapal dari negara asal (Singapura dan Malaysia) yang tidak tetap (siang, sore bahkan malam hari).

“Terdapat juga PMI yang sakit ketika masuk Kota Batam, sehingga harus dilakukan perawatan tersendiri,” ujarnya.

Karena itu, lanjut Rudi, pihaknya menilai perlunya dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat/BNPB terhadap penanganan kedatangan PMI melalui Pintu masuk Kota Batam.

Sementara itu, Ketua Satgas Pemulangan PMI melalui Batam, Letkol Kav Sigit Dharma Wiryawan menyampaikan, pihaknya akan segera membicarakan lebih lanjut terkait teknis tugas yang diemban jajaran timnya. Namun demikian, ia menegaskan proses pemulangan akan dilakukan sebaik mungkin.

Lebih lanjut, ia menginginkan tes PCR terhadap para PMI kelak akan langsung digelar di pelabuhan. Dalam proses tersebut dipastikan PMI tidak boleh keluar sebelum dites PCR.

“Kalau ada yang positif (Covid-19), langsung dibawa ke RSKI Galang. Sedangkan yang negatif bisa pulang ke daerahnya masing-masing,” imbuhnya.

Sementara itu, waktu pemulangan yang bertepatan dengan kebijakan penutupan moda angkutan pada tanggal 6 sampai dengan 17 Mei 2021, Sigit mengatakan penanganannya dimungkinkan akan diinapkan terlebih dahulu di sejumlah lokasi yang telah disediakan.

“Karena saya baru ditunjuk, jadi belum tahu betul tugas kami, kami akan segera bicarakan. Namun kami ingin pastikan bahwa pemulangan akan berjalan lancar,” pungkasnya.(ks10)

Editor : Teguh