Keprisatu.com – Dampak pandemi corona memang dirasakan oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Karenanya, kebijakan yang diambil oleh pemerintah menjadi faktor penting dalam penanganan dampak yang muncul sebagai akibat Covid-19.
Masyarakat berharap penyelesaian atas dampak pandemi covid-19 dilakukan dengan baik. Pemerintah diminta membuat langkah kebijakan yang tepat, agar masyarakat bisa bangkit dari keterpurukan pasca covid-19.
Ketua Perkumpulan Kader Bangsa Dimas Oky Nugroho menuturkan, upaya yang paling penting dilakukan negara dalam masa-masa krisis Covid-19 adalah soliditas, ketegasan, kejelasan, serta kepemimpinan nasional yang kredibel dalam menjalankan pemerintahan. “Sistem sosial kita masih mampu menjaga situasi keamanan Indonesia,” ungkap Dimas Oky Nugroho, Kamis (29/4).
Pernyataan itu dikemukakannya saat mengikusi diskusi webinar yang digelar Pusat Kajian Politik dan Keamanan (Puspolkam) Indonesia pada Senin (27/4).
Lebih jauh Dimas menuturkan, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan pemerintah guna merespons masyarakat pada masa pandemi ini. Pertama, pemerintah harus menunjukkan kepastian dan ketegasan dalam membuat suatu kebijakan.
Kedua, pemerintah harus betul-betul konsisten dalam penerapan
kebijakan. Ketiga, pentingnya kesamaan pandangan terhadap situasi yang dihadapi. Input masyarakat sipil juga penting untuk didengarkan.
“Pola komunikasi dari seluruh unsur pemerintah harus mampu dipahami oleh masyarakat agar kebijakan yang dikeluarkan menjadi efektif. Pemerintah harus selalu siap merespons aspirasi masyarakat,” tutur Dimas.
Koordinator Peneliti Imparsial, Ardi Manto Adiputra mengungkap, narasi yang berkembang di masyarakat saat ini masih seputar narasi ekonomi maupun agama dan peribadatan.
“Mereka tetap beribadah walaupun ada pembatasan dan penutupan tempat-tempat ibadah,” kata Ardi. Kini ada kelompok masyarakat yang lebih memilih untuk tetap bekerja di luar demi memastikan kebutuhan sehari-hari mereka terpenuhi.
“Dalam kondisi ini pemerintah mapun aparat keamanan harus mengutamakan upaya preventif, proporsional, dan tidak reaktif terhadap masalah-masalah yang kemungkinan timbul selama Pandemi,” kata Ardi Manto Adiputra.
Ardi menyarankan pemerintah menggandeng tokoh-tokoh masyarakat di level grassroot. Sebab, mereka memiliki pengaruh di tengah masyarakat, setidaknya di kelompok masing-masing.
Pembina Puspolkam Indonesia Sahat Martin Philip Sinurat berpendapat, pemerintah sampai saat ini telah melakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran Covid-19 dengan mempertimbangkan berbagai hal. Antara lain persoalan sosial, ekonomi, keamanan, dan lainnya.
Kata Sahat, pemerintah harus menjaga komunikasi publik yang baik serta pentingnya political will dari setiap pejabat sehingga jaring pengaman sosial dapat tepat sasaran dan tidak dikorupsi.
Pada penyaluran bansos dan bantuan langsung tunai (BLT) Dana desa, Sahat melihat data penerima bantuan masih karut marut. “Semua itu harus segera dirapikan. Pemerintah diharapkan membuka pos pengaduan masyarakat untuk melaporkan praktik penyelewengan bantuan sosial,” kata Sekretaris Umum DPP GAMKI itu. (*)
Sumber: jawapos.com
