Masker kain hasil produksi Tika. Foto : KS09

Keprisatu.com – Pemerintah tengah menyusun rumusan regulasi terkait masker kain yang dijual di pasaran. Nantinya, masker kain yang beredar harus sesuai dengan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI).

Kebijakan baru pemerintah ini membuat beberapa pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) di Batam menjerit. Pasalnya, rencana regulasi itu dinilai tidak mendukung para pelaku UKM dan juga sangat memberatkan.

Tika misalnya. Pemilik Dmollis Handcraft ini mengaku sangat keberatan dengan rencana pemerintah tersebut. Pasalnya, untuk pengurusan SNI, banyak persyaratan yang harus dilengkapi dan tentunya memakan biaya yang tidak sedikit.

“Pelaku UKM kayak kami ini seberapa sih sanggupnya untuk provide SNI? Aku sampe googling syarat pengurusan SNI itu apa aja, kudu ada badan usaha, SIUP, TDP, NPWP dan lainnya. Biayanya juga nggak sedikit. Sementara pelaku-pelaku UKM juga punya dana yang terbatas,” kata Tika, Selasa (29/9) siang.

Tak hanya itu saja, lanjut Tika, ia juga melihat adanya persyaratan lain dalam pengurusan SNI tersebut, yakni harus mendaftarkan merk produk. “Aku udah pernah tanya ke teman-teman yang pernah ngurus daftar merk, ternyata mahal minta ampun. Kalau begini, udah mati pelan-pelan kami,” ujarnya lagi.

Tika menjelaskan, pelaku UKM khususnya yang memproduksi masker kain akan semakin terpuruk jika pemerintah menerapkan regulasi standar SNI bagi masker kain yang beredar tersebut. Pasalnya, sejak diberlakukannya PMK 199 Tahun 2019 tentang pemberlakuan pajak untuk barang keluar Batam, keberadaan UKM seperti dirinya sudah sangat diberatkan. Menurutnya, tidak sedikit pelaku UKM yang gulung tikar akibat pemberlakuan regulasi tersebut. Pelaku UKM kesulitan mendapatkan pangsa pasar di luaran karena beratnya pajak yang harus ditanggung pada saat pengiriman barang.

“Customer yang order dari luar Batam nggak mau bayar pajak segede gitu. Jadi sekarang, mau jual produk kita ke luar Batam juga susah. Pajak siapa yang mau tanggung? Kalau itu dimasukkan ke harga, otomatis harga lebih mahal, dan kita akan kalah bersaing sama UKM yang berada di daerah lain,” kata Tika.

Hingga saat ini, sambung Tika, penerapan regulasi PMK 199/2019 juga berubah-ubah. Saat awal diterapkannya regulasi tersebut, sempat ada keringanan untuk pelaku UKM, yang mana pajak dihilangkan jika pelaku UKM memiliki NPWP. Namun hal itu tidak berlangsung lama dan kini regulasi tersebut telah kembali diberlakukan.

“Yang tadinya baru mulai terima orderan, baru senang sebentar, pas kirim barang, kena pajaknya gede banget. Terpaksa orderan orang-orang cancel, karena terlalu gede biayanya. Makin nggak bisa hidup kita kalo regulasinya begini. Kita-kita yang arus bawah tetap tergerus,” kata Tika.

Tika berharap, pemerintah dapat membuat regulasi yang tidak memberatkan UKM seperti PM 199/2019. Apalagi di era teknologi dimana segala sesuatu berjalan secara online, termasuk memasarkan produk-produk yang dijual.

“Ini jamannya apa-apa serba online, termasuk jualan. Gimana kami bisa lebarkan pangsa pasar kami kalau tersangkut masalah pajak begini. Kalau bisa, pemerintah saat membuat kebijakan, pikirkan jugalah dampaknya bagi kami pelaku-pelaku UKM ini,” harap Tika.

Sementara itu diketahui, Kemenperin tegah melakukan perumusan masker kain berstandar SNI melalui Komite Teknis SNI produk tekstil dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan, seperti akademisi, peneliti, laboratorium uji, Satgas Covid-19 industri produsen masker kain dalam negeri.

SNI yang disusun Kemenperin tersebut telah mendapatkan penetapan Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai Standar Nasional Indonesia (SNI) 8914:2020 Tekstil – Masker dari kain melalui Keputusan Kepala BSN Nomor No.408/KEP/BSN/9/2020 pada 16 September 2020.(ks09)