Yusuf SMn MM (kanan), Ketua DPD PKS Kota Batam

Keprisatu.com – Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diberlakukan di Kota Batam dan Tanjungpinang, benar-benar membatasi ruang gerak bagi warga dalam beraktiftas. Berbagai harapan bermunculan ditujukan kepada Pemko Batam dan Pemko Tanjungpinang agar menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat yang terdampak PPKM Darurat.

Sebab pembatasan aktivitas masyarakat ini berdampak secara ekonomis, khususnya bagi masyarakat yang bekerja di sektor informal, usaha mikro dan menengah, tentunya akan mempengaruhi pendapatan.

Sikap ini disampaikan Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Batam, Yusuf SMn MM. Pria yang duduk di Komisi 3 DPRD Provinsi Kepri itu mengatakan, dirinya melihat langsung bagaimana dampak dari pandemi ini khususnya yang terjadi di Kota Batam.

Yusuf SMn MM, Ketua DPD PKS Kota Batam

Dia melihat bagaimana pandemi yang belum usai ini, justru tidak makin mereda bahkan angka penderitanya meningkat. Akhirnya pemerintah pusat menerapkan kebijakan PPKM Darurat, salah satunya terjadi di Kota Batam dan Tanjungpinang. Secara ekonomis, tentu hal ini merupakan pukulan berat bagi masyarakat.

”DPD PKS Batam mendorong pemerintah agar segera menyalurkan bantuan sosial ke masyarakat berupa sembako,” ujar Yusuf SMn, Rabu (14/7/2021) menanggapi status PPKM Darurat di Kota Batam. Lanjut Yusuf, Pemko Batam harus memberikan kompensasi kepada para pedagang, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terkena imbas dari PPKM Darurat.

Menurut Yusuf SMn, berdasarkan Surat Edaran Wali Kota Batam Nomor 32 Tahun 2021, PKL (pedagang kaki lima, red) diperbolehkan berjualan selama PPKM Darurat hanya saja dibatasi waktunya.

Apalagi saat ini banyak korban PHK yang banting setir menjadi pedagang kecil dan mulai beroperasi saat siang atau sore hingga malam hari. Mereka banyak yang jadi pedagang dadakan saat pandemi ini karena belum mendapat pekerjaan lagi.

“Pemko Batam harus berkomitmen untuk melayani masyarakat dengan memberikan solusi atas turunya kebijakan pemerintah pusat. Salah satunya dengan memberikan kompensasi atau bantuan sosial,” kata dia lagi.

Mudah-mudahan, dengan adanya bantuan berupa sembako dapat meringankan masyarakat dan pedagang kecil di Kota Batam.

Penerapan PPKM Darurat di Kota Batam sesuai dengan instruksi pemerintah pusat karena angka penularan Covid-19 makin tinggi. Di Provinsi Kepulauan Riau, Kota Batam dan Kota Tanjungpinang ditetapkan sebagai wilayah yang harus menjalankan PPKM Darurat mulai 12 Juli 2021 hingga 20 Juli 2021 mendatang, menyusul PPKM yang diterapkan di Pulau Jawa dan Bali yang telah diterapkan sejak 3 Juli 2021.

Sejalan dengan pernyataan Yusuf SMN, harapan agar Pemko Batam menggelontorkan bantuan sosial bagi warga juga disampaikan Ombudsman Provinsi Kepri.

Ketua Ombudsman Perwakilan Kepulauan Riau, Dr Lagat Parroha Patar Siadari, SE, MH  berharap agar Pemerintah Provinsi Kepri, Pemko Batam dan Pemko Tanjungpinang menyalurkan bantuan sembako kepada masyarakat yang terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat sampai tanggal 20 Juli 2021.

Lagat mengatakan, PPKM Darurat di Provinsi Kepri sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2021 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2021. Di mana, kata Lagat, disebutkan bahwa selain di Jawa dan Bali terdapat 8 Provinsi meliputi 15 Kota atau Kabupaten yang ditetapkan dengan status level (empat) pada kondisi darurat, termasuk di Kepri untuk kota Batam dan Tanjungpinang.

“Sesuai dengan diktum kedelapan poin e, disebutkan bahwa kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan kepada Anggaran Badan Urusan Logistik (BULOG)/Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan serta APBD Provinsi/Kabupaten/Kota,” kata Lagat, Rabu (14/7/2021).

Kata Lagat, sumber dana pemberian bantuan sosial ini bersumber dari APBD Pemerintah Kota Batam dan Kota Tanjungpinang dan dibantu oleh APBD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Kata dia, mengingat anggaran 2021 anggaran berjalan dan tentunya bantuan yang diharapkan belum dianggarkan maka pemerintah daerah tersebut dapat mengajukan perubahan anggaran tahun ini.

“Pada dictum ke 18, disebutkan bahwa Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan PPKM Mikro dapat dilaksanakan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 dan dilaporkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021,” ujarnya.

Pemberian bantuan sosial ini akan mendorong kepatuhan masyarakat mengikuti kebijakan PPKM darurat di Kota Batam dan Tanjungpinang yang penambahan suspek terpapar Covid-19 cenderung meningkat. Kata Lagat, kepatuhan ini menjadi instrumen penting mensukseskan upaya pemerintah memutus mata rantai penyebaran virus covid-19.

“Diharapkan dalam beberapa minggu kedepan angka terpapar covid akan terus berkurang dan jumlah divaksin terus bertambah maka akan menciptakan herb immunitiy, ketika sebagian besar populasi kebal terhadap penyakit menular tertentu sehingga memberikan perlindungan tidak langsung atau kekebalan kelompok bagi mereka yang tidak kebal terhadap penyakit menular tersebut,” ucapnya.

Pemberian bantuan sembako ini bersifat wajib dilakukan oleh Gubernur Kepri, Walikota Batam dan Walikota Tanjungpinang, apabila dilaksanakan diancam sanksi pada diktum keduapuluhsatu bahwa dalam hal Gubernur, Bupati dan Wali kota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri ini, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Disebutkan bahwa Kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah meliputi diantaranya menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan program strategis nasional. Apabila tidak melaksanakan maka diancam dilakukan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,” ujarnya. (KS03/KS 10).

Editor : Tedjo